DIKSIKU.com, Bone – Rencana pemindahan operasional KMP Masagena dari lintasan Bajoe-Kolaka menuju rute Bali-Lombok mendapat sorotan dari Ketua Komisi III DPRD Bone, Indra Jaya. Ia meminta agar kebijakan tersebut dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru pada aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bajoe.
Indra Jaya menilai keberadaan KMP Masagena selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran transportasi laut pada lintasan Bajoe-Kolaka. Jika satu armada dipindahkan ke jalur lain, kapasitas pelayanan otomatis akan berkurang dan berpotensi menimbulkan kepadatan kendaraan di area pelabuhan.
Menurutnya, kondisi operasional kapal di lintasan tersebut saat ini cukup padat karena seluruh armada bekerja secara bergantian hampir sepanjang hari untuk melayani mobilitas masyarakat dan kendaraan yang hendak menyeberang menuju Sulawesi Tenggara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika satu kapal ditarik dari lintasan ini, dampaknya pasti langsung terasa. Kemungkinan antrean kendaraan akan meningkat karena kapasitas angkut berkurang,” kata Indra Jaya.
Ia menjelaskan, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan antrean kendaraan penumpang. Jalur Bajoe-Kolaka, kata dia, merupakan akses strategis yang selama ini menopang distribusi logistik antarwilayah, termasuk pengiriman kebutuhan pokok serta aktivitas perdagangan antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
Apabila frekuensi penyeberangan berkurang, distribusi barang berpotensi mengalami keterlambatan yang pada akhirnya dapat memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada jalur tersebut.
Selain itu, DPRD Bone juga menilai pelaku usaha di sekitar kawasan Pelabuhan Bajoe bisa ikut terkena dampak. Pedagang, jasa transportasi, hingga usaha kecil yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada arus penumpang dan kendaraan diperkirakan mengalami penurunan pendapatan jika pelayanan penyeberangan terganggu.
Indra Jaya menegaskan pihak pengelola, yakni PT Jemla Ferry, perlu melakukan pertimbangan matang sebelum merealisasikan rencana pemindahan kapal ke lintasan Bali-Lombok.
“Jangan sampai keputusan ini justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Bajoe harus dipastikan tetap berjalan maksimal sebelum ada pengalihan armada,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Bone berencana berkoordinasi langsung dengan manajemen PT Jemla Ferry untuk memastikan informasi mengenai rencana perpindahan operasional kapal tersebut.
“Kami ingin memastikan apakah kapal ini benar-benar dipindahkan ke Lombok atau hanya sementara keluar lintasan karena alasan tertentu. Yang jelas, kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas,” tutupnya.
Penulis : Wahyunang
Editor : Idhul Abdullah
