Interupsi Paripurna DPRD Kutim, Fraksi Demokrat Minta Anggaran Damkar dan Armada Ditambah

- Editor

Rabu, 15 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Paripurna DPRD Kutai Timur ke-25. (int)

i

Rapat Paripurna DPRD Kutai Timur ke-25. (int)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Rapat paripurna DPRD Kutai Timur ke-25 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap dua rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif Pemkot Kutim, diwarnai interupsi dari Fraksi Demokrat.

Perwakilan Fraksi Demokrat, Abdi Firdaus, mengatakan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran sangatlah diperlukan, lantaran Kutim rentan dengan musibah kebakaran hutan maupun lahan.

Namun karena minimnya armada, sehingga api begitu cepat meluas ketika terjadi kabakaran. Dari itu Fraksi Demokrat menyarankan agar dilakukan penambahan aggaran untuk Dinas Kebakaran.

Baca Juga :  Dewan Kutim Pertanyakan Urgensi Pembangunan Pabrik Pengolahan AMDK Perumdam TTB

“Selain untuk menambah armada, juga membantu menyediakan pompa air manual di setiap desa. Karena alat yang ada di masing-masing kecamatan sangat terbatas,” tegasnya.

Ia memberi contoh, peristiwa kebakaran di Kecamatan Bengalon beberapa waktu lalu yang menelan korban jiwa, karena minimnya alat pemadam di wilayah tersebut.

“Untung ada perusahaan yang cukup membantu memadamkan api, sehingga tidak banyak korban. Untuk itu, kami harap bisa direalisasikan,” tambahnya.

Baca Juga :  Merusak Estetika, Faisal FBR Desak Pemkot Bontang Tertibkan Warung Sekitar Masjid Terapung

Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPRD Kutim Joni juga menginginkan agar usulan Fraksi Demokrat bisa dimasukkan dalam Raperda yang tengah dibahas itu. Sebab, semuanya menyangkut dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Kami di legislatif siap saja, asalkan pemerintah mengajukan apa saja yang menjadi kebutuhannya,” ucap politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru