Dibalik Ketegangan Rapat Paripurna, KUA-PPAS 2025 Kutim Resmi Disepakati

- Editor

Rabu, 14 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemkab dan DPRD Kutim Sepakati KUA-PPAS 2025 melalui rapat paripurna ke-35, Senin (13/8). (ist)

i

Pemkab dan DPRD Kutim Sepakati KUA-PPAS 2025 melalui rapat paripurna ke-35, Senin (13/8). (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Dalam suasana malam yang penuh ketegangan, Rapat Paripurna ke-35 DPRD Kutai Timur (Kutim) pada Senin (13/08/2024) mencatatkan momen penting. Bupati Kutim bersama DPRD secara resmi menandatangani nota kesepakatan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun 2025.

Ketua DPRD Kutim, Joni, yang memimpin rapat tersebut, menegaskan bahwa KUA dan PPAS merupakan fondasi utama dalam siklus pembangunan daerah. Tahapannya diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan, memastikan setiap langkah sejalan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.

“KUA dan PPAS bukan sekadar dokumen, tetapi landasan utama yang akan menentukan arah pembangunan Kutim ke depan,” ujar Joni dengan penuh keyakinan.

Proses pembahasan KUA dan PPAS antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidaklah mulus. Perdebatan sengit kerap terjadi, dengan berbagai pandangan yang saling bertentangan.

Namun, Joni menegaskan bahwa melalui diskusi yang matang dan semangat kebersamaan, semua perbedaan akhirnya dapat dijembatani.

“Meskipun terjadi perbedaan pandangan dan persepsi, kami berhasil mencapai kesepakatan bersama demi kepentingan masyarakat. Ini adalah bukti bahwa ketika kita bersatu, kita dapat mewujudkan pelayanan yang lebih baik untuk rakyat,” tambahnya.

Sebagai politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Joni tidak hanya melihat kesepakatan ini sebagai akhir dari sebuah proses, tetapi sebagai awal dari langkah berikutnya.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim tahun 2025, yang akan menjadi dokumen kunci dalam pembangunan daerah.

Baca Juga :  Makassar Jadi Magnet Wisatawan, Peningkatan Kunjungan Wisman Capai 10,44 Persen

“Proses ini akan berlanjut dengan pembahasan berdasarkan pedoman penyusunan APBD dari Menteri Dalam Negeri. Kita harus memastikan setiap langkah yang diambil memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat Kutim, mulai dari kota hingga pelosok desa,” tegas Joni, dengan senyum optimis.

Rapat paripurna yang bersejarah ini dihadiri oleh 25 anggota legislatif, yang menandai komitmen kuat seluruh elemen pemerintah daerah untuk mendorong Kutai Timur menuju kemajuan.

Dengan kesepakatan ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal, merata, dan dapat dirasakan hingga pelosok daerah. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Videotron Pemkot Bontang Mulai Sumbang PAD, DPRD Minta Promosi Lebih Agresif
DPRD Bontang Soroti Penebangan Pohon dalam Proyek Drainase Jalan Pattimura
Polemik RKM Bontang Mencuat, DPRD Pastikan Gedung Belum Siap Difungsikan
Fraksi Gerindra DPRD Bontang Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah Untuk Tingkatkan Efektivitas APBD
Fraksi PKB Ingatkan Pemkot Bontang, Opini WTP Bukan Sekadar Prestise
Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perbaikan Tata Kelola Data Tata Ruang di Bontang
DPRD Kota Bontang Soroti Penumpukan Sampah, Fraksi PDI Perjuangan Minta Layanan Dioptimalkan
Harga BBM Jangan Naik, Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Warga

Berita Terkait

Kamis, 25 Juni 2026 - 21:10 WITA

Videotron Pemkot Bontang Mulai Sumbang PAD, DPRD Minta Promosi Lebih Agresif

Rabu, 24 Juni 2026 - 20:56 WITA

DPRD Bontang Soroti Penebangan Pohon dalam Proyek Drainase Jalan Pattimura

Selasa, 23 Juni 2026 - 17:08 WITA

Polemik RKM Bontang Mencuat, DPRD Pastikan Gedung Belum Siap Difungsikan

Senin, 22 Juni 2026 - 20:19 WITA

Fraksi PKB Ingatkan Pemkot Bontang, Opini WTP Bukan Sekadar Prestise

Senin, 22 Juni 2026 - 20:13 WITA

Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perbaikan Tata Kelola Data Tata Ruang di Bontang

Minggu, 21 Juni 2026 - 20:08 WITA

DPRD Kota Bontang Soroti Penumpukan Sampah, Fraksi PDI Perjuangan Minta Layanan Dioptimalkan

Minggu, 21 Juni 2026 - 19:50 WITA

Harga BBM Jangan Naik, Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Warga

Sabtu, 20 Juni 2026 - 19:13 WITA

DPRD Bontang Minta Warga Simpan Kwitansi Tagihan PDAM yang Alami Kenaikan

Berita Terbaru