Dana Hibah Olahraga Tak Cair, DPRD Bontang Tegaskan Sudah Setujui Anggaran Sejak Awal Tahun

- Editor

Senin, 23 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, memberikan penegasan soal polemik dana hibah olahraga dalam rapat paripurna DPRD, Senin (23/6). (ist)

i

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, memberikan penegasan soal polemik dana hibah olahraga dalam rapat paripurna DPRD, Senin (23/6). (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, angkat bicara terkait polemik mandeknya pencairan dana hibah untuk sejumlah organisasi olahraga di Bontang. Dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Sidang III, ia membantah anggapan bahwa legislatif menjadi penghambat proses tersebut.

Andi Faiz -sapaan akrab Andi Faisal Sofyan Hasdam – menegaskan bahwa DPRD telah mengesahkan seluruh alokasi anggaran hibah pembinaan keolahragaan sejak awal 2024. Namun, hingga kini dana belum bisa dicairkan karena belum diterbitkannya surat keputusan (SK) verifikasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bontang.

“Kami ingin luruskan. Jangan sampai masyarakat mengira DPRD yang menghalangi. Kami sudah anggarkan, termasuk untuk KONI sebesar Rp5 miliar,” ujarnya, Senin (23/6/2025).

Keterlambatan ini dinilai sangat merugikan organisasi penerima hibah seperti KONI, KORMI, Bapopsi, dan NPC yang tengah bersiap menghadapi ajang penting seperti Pra-Porprov, Pornas, dan Popda. Faiz pun menyayangkan sikap pasif dari Dispora yang hingga kini belum mengambil tindakan konkret.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian bertindak secara legal dan administratif, bukan hanya pengakuan kesalahan,” tegasnya.

Ia juga memahami bahwa perangkat daerah saat ini masih dalam masa adaptasi, mengingat beberapa pejabat baru saja dilantik.

Meski demikian, menurutnya ketidaktahuan terhadap mekanisme hibah tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan persoalan ini berlarut.

Baca Juga :  Kunjungi SDN 001 Bontang Selatan, Muhammad Sahib Ajak Siswa Kenal Pemimpin Sejak Usia Dini

Andi Faiz mendorong agar Dispora segera berkoordinasi dengan lembaga pendukung seperti kejaksaan atau inspektorat, guna mendapatkan pendapat hukum resmi sebelum menerbitkan SK. Hal ini dianggap penting agar tidak muncul persoalan hukum di kemudian hari.

“Kalau memang harus buat SK sekarang, harus pastikan dulu ada pendapat hukum resmi dari kejaksaan atau lembaga pengawas keuangan agar tidak menyalahi aturan,” katanya.

Ia berharap persoalan ini tidak dijadikan bahan spekulasi yang menimbulkan kesan negatif terhadap DPRD. Yang terpenting, kata dia, para atlet Bontang harus mendapat dukungan maksimal, apalagi menjelang kompetisi tingkat regional dan nasional yang membutuhkan kesiapan dari sisi pembinaan dan anggaran.

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA