DPRD Bontang Soroti Urgensi RPJMD: Jangan Biarkan Pembangunan Tanpa Kompas

- Editor

Senin, 30 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan. (ist)

i

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 kembali jadi perhatian serius DPRD Bontang. Dalam rapat pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait RPJMD yang digelar Senin (30/6/2025),

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, menekankan bahwa dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi arah pembangunan lima tahun ke depan.

“Jangan sampai kepala daerah melangkah tanpa peta. RPJMD harus jadi pegangan utama,” ujar Ubayya.

Ia mendorong agar pemerintah daerah mencantumkan pasal-pasal yang bersifat mengikat, bukan hanya sebagai dokumen perencanaan administratif semata. Menurutnya, kepastian hukum dalam RPJMD penting agar pembangunan tidak tersesat di tengah arus dinamika politik, apalagi setelah putusan terbaru Mahkamah Konstitusi yang dinilai berpotensi mempengaruhi kesinambungan arah pembangunan daerah pasca pemilu.

Baca Juga :  Amir Tosina: Pengerjaan Jalan Soekarno Hatta Harus Lengkap, Jangan Cuma Atasi Longsor

DPRD mengingatkan bahwa ketiadaan acuan yang kuat bisa berakibat fatal: pembangunan yang berjalan tanpa arah dan tidak berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, mereka menuntut agar penyusunan RPJMD difokuskan pada substansi yang aplikatif dan sinkron dengan visi kepala daerah.

“Kami tidak ingin dokumen ini hanya jadi tumpukan kertas. RPJMD harus memuat visi, misi, serta langkah-langkah konkrit yang bisa dieksekusi,” tegasnya.

DPRD Bontang juga menyatakan siap bekerja sama erat dengan pemerintah daerah untuk menghasilkan RPJMD yang kredibel dan operasional. Sinergi antara legislatif dan eksekutif, menurut mereka, sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana, efektif, dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Baca Juga :  Antisipasi Fiskal Tak Stabil, DPRD Dorong BKPSDM Lebih Optimal Kelola Anggaran

“Mulai dari arah kebijakan hingga indikator keberhasilan, semuanya harus jelas. RPJMD bukan hanya tanggung jawab teknokrat, tapi menjadi komitmen bersama,” pungkas Ubayya.

Dalam waktu dekat, DPRD akan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan penyusunan dokumen ini. Mereka menargetkan agar RPJMD bukan sekadar dokumen normatif, tetapi benar-benar menjadi navigasi yang memandu kepala daerah menuju capaian pembangunan yang terukur. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru