DIKSIKU.com, Bontang – Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) menyoroti pelaksanaan APBD Kota Bontang Tahun 2024 dengan pendekatan yang lebih kritis dan substantif. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang yang digelar pada Selasa (10/6/2025),
Sekretaris Fraksi ADB, Arfian Arsyad, menekankan bahwa keberhasilan anggaran tak cukup dilihat dari seberapa besar uang terserap, melainkan dari seberapa besar dampaknya bagi masyarakat.
“Anggaran bisa saja terserap hampir penuh, tapi kalau masyarakat masih kesulitan air bersih dan tetap dihantui banjir, apa gunanya?” ungkap Arfian dengan nada tegas.
Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan Kota Bontang tahun 2024 tercatat melampaui target, dengan realisasi Rp2,81 triliun dari target Rp2,78 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menorehkan hasil menggembirakan, mencapai 111,25 persen.
Namun, Fraksi ADB menilai bahwa capaian tersebut belum sejalan dengan kualitas belanja yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
“Pendapatan tinggi harus diimbangi dengan belanja yang cerdas. Program strategis seperti pengentasan kemiskinan dan penanggulangan banjir harusnya jadi prioritas,” tambahnya.
Fraksi ADB juga menyoroti realisasi belanja daerah yang mencapai Rp3,11 triliun dari alokasi Rp3,36 triliun. Mereka menilai masih ada program pelayanan dasar yang berjalan lamban atau bahkan tak terealisasi secara maksimal.
Selain itu, SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp282,15 miliar dianggap sebagai bukti lemahnya perencanaan dan eksekusi anggaran.
“Silpa besar artinya banyak uang tidak berhasil dipakai sesuai rencana. Ini bukan prestasi, tapi tanda peringatan,” ujar Arfian.
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Fraksi ADB menyampaikan lima rekomendasi penting, termasuk menyelesaikan rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti, memperbaiki tata kelola aset, serta mendorong OPD untuk bekerja lebih terstruktur dan tepat waktu.
Selain itu, mereka juga mendorong Pemerintah Kota agar lebih agresif menggali potensi pendapatan dari sektor pajak, retribusi, dan optimalisasi peran BUMD agar keuangan daerah makin mandiri.
“Jangan hanya puas dengan serapan tinggi. Kita butuh anggaran yang efektif, terarah, dan mampu memberi perubahan nyata di tengah masyarakat,” tutupnya. (adv)
Penulis : Sdh
Editor : Idhul Abdullah
