Dewan Kutim Desak DLH dan Perkim Tingkatkan Kewaspadaan Banjir dan Kebakaran

- Editor

Senin, 12 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Ubaldus Badu. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Ubaldus Badu. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Ubaldus Badu, menekankan pentingnya peningkatan kepekaan terhadap potensi bencana di wilayah Kutim, terutama oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Ubaldus mengingatkan kedua dinas tersebut untuk lebih proaktif dalam meminimalisir risiko bencana, seperti banjir dan kebakaran, yang sering terjadi di wilayah tersebut.

Ubaldus menyoroti masalah banjir yang kerap melanda Kota Sangatta saat musim penghujan. Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir adalah buruknya pengelolaan sampah yang menghambat aliran air hujan.

“Masalah sampah di Kutim belum tertangani dengan baik, dan ini berkontribusi besar terhadap terjadinya banjir,” ujar Ubaldus kepada media baru-baru ini.

Sebagai wakil rakyat, Ubaldus terus mendesak pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera berbenah. Politikus Partai Nasdem ini menegaskan bahwa penyelesaian masalah sampah harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah yang lebih baik.

Tak hanya masalah banjir, Ubaldus juga menyoroti pentingnya perbaikan penataan ruang, khususnya terkait ancaman kebakaran.

Mengacu pada kebakaran yang baru-baru ini terjadi di Sangatta Utara, yang menimpa seorang rekannya, Sobirin Bagus, Ubaldus menekankan bahwa penataan ruang yang buruk memperparah dampak kebakaran.

Baca Juga :  426 Peserta Berkompetisi Jadi PNS Makassar 2024, Kepala BKPSDM Harap Lahir ASN Berkualitas

“Setiap kali terjadi kebakaran, puluhan rumah bisa hangus. Ini menunjukkan perlunya penataan ruang yang lebih baik untuk mencegah penyebaran api,” katanya.

Ubaldus juga menyoroti pentingnya adanya payung hukum yang jelas dalam penataan ruang dan peningkatan edukasi kewaspadaan bencana bagi masyarakat. Menurutnya, kepadatan perumahan dan kurangnya kesadaran warga menjadi faktor utama yang memperburuk risiko kebakaran.

“Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kita harus segera melakukan evaluasi dan perbaikan agar masyarakat tidak terus menjadi korban,” tambahnya.

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA