Diskominfo Makassar Gandeng OPD Tinjau Efektivitas e-Government Lewat FGD

- Editor

Jumat, 6 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Diskominfo Makassar Gandeng OPD Tinjau Efektivitas e-Government Lewat FGD. (ist)

i

Diskominfo Makassar Gandeng OPD Tinjau Efektivitas e-Government Lewat FGD. (ist)

DIKSIKU.com, Makassar – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar mengadakan sebuah diskusi mendalam bertajuk Focus Group Discussion (FGD) di Baruga Anging Mammiri pada Kamis (5/12/2024).

Diskusi ini fokus pada monitoring dan evaluasi audit kinerja implementasi e-Government, dengan tujuan untuk menilai efektivitas serta pencapaian program e-Government yang telah diterapkan di Kota Makassar sepanjang tahun 2024.

Plt Kepala Dinas Kominfo Makassar, Ismawaty Nur, menegaskan bahwa evaluasi berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat berjalan seoptimal mungkin dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kota Makassar.

“Program e-Government tentunya menghadapi sejumlah tantangan, namun evaluasi yang dilakukan secara teratur akan menjadi kunci untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala, agar program ini bisa berjalan dengan lebih baik dan efektif,” kata Ismawaty.

Dia berharap hasil dari diskusi ini dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi pengembangan lebih lanjut dari program e-Government di masa depan, serta untuk memastikan bahwa implementasi sistem elektronik dapat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi publik dan meningkatkan kinerja pemerintah.

Baca Juga :  Paripurna ke-25 DPRD Kutim, Asisten 1 Tanggapi Pandangan Umum Fraksi Soal Raperda Usulan Pemkab

Lebih lanjut, audit kinerja yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan memastikan bahwa penerapannya sudah memberikan hasil yang optimal.

Narasumber dalam FGD tersebut meliputi perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, Muhammad Al Gazali, serta Andi Azis dari Inspektorat Makassar.

Diskusi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam penerapan sistem e-Government di Makassar. (adv)

Penulis : Azran

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA