Hasna Dorong Keterlibatan Perempuan Dalam Politik dan Isu Sosial di Kutim

- Editor

Sabtu, 13 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Hasna. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Hasna. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Hasna, menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik dan isu-isu sosial. Menurutnya, perempuan sering kali dianggap belum mampu mencapai kesetaraan dengan laki-laki, padahal mereka membawa perspektif yang unik dan penting dalam politik.

“Perempuan cenderung memiliki pandangan yang berbeda dalam politik, seringkali lebih memperhatikan aspek moral dan kemanusiaan dalam setiap keputusan,” ujar Hasna saat ditemui di kantornya.

Hasna menambahkan bahwa keputusan politik yang dibuat oleh perempuan biasanya mempertimbangkan dampak luasnya terhadap masyarakat. Namun, ia juga prihatin bahwa perlindungan dan hak-hak perempuan masih belum sepenuhnya terpenuhi.

Sebagai politikus Partai Golkar, Hasna menegaskan bahwa peran perempuan tidak hanya terbatas sebagai ibu rumah tangga. Ia menyadari bahwa waktu sering kali menjadi tantangan dalam menjalankan berbagai peran, baik di bidang politik maupun sosial.

“Namun, kini perempuan mulai berani mengekspresikan diri,” katanya.

Baca Juga :  BPBD Bontang Catat 40 Kasus Karhutla di 2024, Bontang Lestari Jadi Titik Terparah

Hasna mengajak perempuan untuk memberikan kontribusi penting dalam pembangunan yang adil di Kutai Timur. Ia mencatat bahwa meskipun keterlibatan perempuan di parlemen masih rendah, jumlahnya harus terus bertambah.

“Saya berharap ke depannya semakin banyak perempuan yang terlibat di DPRD dan mampu memperjuangkan hak-hak masyarakat,” tukasnya.

Saat ini, dari 40 anggota legislatif di DPRD Kutim, hanya 6 di antaranya adalah perempuan.

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA