DPRD Bontang Apresiasi WTP ke-11, Dorong Anggaran Lebih Pro-Rakyat

- Editor

Senin, 2 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Bontang terima LHP-LKPD Tahun Anggara 2024 dari BPK. (ist)

i

Pemerintah Bontang terima LHP-LKPD Tahun Anggara 2024 dari BPK. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Di tengah tantangan pengelolaan anggaran yang semakin kompleks, Pemerintah Kota Bontang kembali menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemkot Bontang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Samarinda, dan disambut penuh syukur oleh jajaran Pemkot.

“Ini bukan hanya sekadar prestasi administratif. Ini adalah cermin dari tanggung jawab yang dijaga secara konsisten sejak 2014,” ujar Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, Senin (2/6/2025).

Menurutnya, opini WTP yang kembali diraih bukan semata tentang pencapaian teknis, melainkan tentang budaya kerja yang terus dibangun, yakni kejujuran dalam pengelolaan anggaran  dan kedisiplinan dalam setiap proses keuangan daerah.

Dukungan juga datang dari DPRD Bontang. Wakil Ketua DPRD, Maming, menyebut capaian ini sebagai hasil nyata dari kerja kolektif lintas perangkat daerah.

Baca Juga :  Merusak Estetika, Faisal FBR Desak Pemkot Bontang Tertibkan Warung Sekitar Masjid Terapung

“Pencapaian ini adalah sinyal positif bahwa Bontang memiliki pondasi keuangan yang kuat. Tapi yang lebih penting, ini harus jadi motivasi untuk terus meningkatkan efektivitas belanja publik demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap, prestasi tersebut tidak menjadi titik akhir, melainkan langkah awal menuju pengelolaan anggaran yang semakin pro-rakyat dan berdampak nyata di lapangan.

“Selamat untuk seluruh tim yang terlibat. Tetap jaga integritas, dan terus bergerak untuk Bontang yang lebih baik,” pungkas Maming. (adv)

Loading

Penulis : Sdh

Editor : Idul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA