DPRD Bontang Soroti Krisis Gas Subsidi di Wilayah Pesisir, Warga Terpaksa Beralih ke Kayu Bakar

- Editor

Senin, 23 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rustam,Ketua Komisi B DPRD Bontang

i

Rustam,Ketua Komisi B DPRD Bontang

DIKSIKU.com, Bontang – Kelangkaan gas elpiji subsidi ukuran tiga kilogram di wilayah pesisir Bontang memunculkan keprihatinan dari DPRD setempat. Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menilai situasi ini sudah memasuki fase darurat, terlebih karena masyarakat pesisir sangat menggantungkan kebutuhan harian pada gas melon tersebut.

“Bagi warga yang tinggal di rumah panggung, kembali menggunakan kayu bakar bukan hanya menyulitkan, tapi juga berbahaya,” ujar Rustam, Rabu (23/6/2025).

Ia menilai, distribusi gas subsidi perlu mendapat perhatian ekstra untuk kawasan seperti Malahing, Tihi-Tihi, Selangan, dan Gusung. Wilayah-wilayah tersebut menurutnya adalah titik-titik prioritas penerima subsidi karena keterbatasan akses dan kondisi sosial ekonomi yang rentan.

Baca Juga :  DPRD Bontang Sepakati Pembatalan Proyek Multiyears Danau Kanaan

Rustam juga menyoroti fakta bahwa harga gas subsidi di kawasan pesisir jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, yakni Rp21 ribu. Di lapangan, warga mengaku harus merogoh kocek hingga Rp35 ribu per tabung.

“Ini sangat tidak adil. Mereka yang seharusnya paling berhak justru kesulitan mengakses barang subsidi. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi B DPRD berencana memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang. Tujuannya adalah merumuskan solusi nyata, termasuk kemungkinan penambahan jalur distribusi khusus untuk wilayah pesisir.

Baca Juga :  Mangrove Berbas Pantai di Ambang Kehancuran, DPRD Bontang Minta Perhatian Serius

Keluhan warga sebelumnya disampaikan Ketua RT 30 Kampung Malahing, Nasir Lakada. Ia menyebutkan, tingginya harga gas subsidi menjadi beban berat bagi warganya yang sebagian besar hanya berpenghasilan Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta per bulan dari hasil melaut.

“Kami sangat butuh solusi nyata. Gas melon adalah kebutuhan pokok bagi warga di sini,” ungkap Nasir.

Rustam berharap, pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan gas subsidi, agar masyarakat pesisir tak lagi harus memilih antara memasak atau menghemat demi kebutuhan lain yang lebih mendesak.(adv)


Loading

Penulis : Sdh

Editor : Rahmah M

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru