DPRD Bontang Soroti Krisis Gas Subsidi di Wilayah Pesisir, Warga Terpaksa Beralih ke Kayu Bakar

- Editor

Senin, 23 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rustam,Ketua Komisi B DPRD Bontang

i

Rustam,Ketua Komisi B DPRD Bontang

DIKSIKU.com, Bontang – Kelangkaan gas elpiji subsidi ukuran tiga kilogram di wilayah pesisir Bontang memunculkan keprihatinan dari DPRD setempat. Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menilai situasi ini sudah memasuki fase darurat, terlebih karena masyarakat pesisir sangat menggantungkan kebutuhan harian pada gas melon tersebut.

“Bagi warga yang tinggal di rumah panggung, kembali menggunakan kayu bakar bukan hanya menyulitkan, tapi juga berbahaya,” ujar Rustam, Rabu (23/6/2025).

Ia menilai, distribusi gas subsidi perlu mendapat perhatian ekstra untuk kawasan seperti Malahing, Tihi-Tihi, Selangan, dan Gusung. Wilayah-wilayah tersebut menurutnya adalah titik-titik prioritas penerima subsidi karena keterbatasan akses dan kondisi sosial ekonomi yang rentan.

Rustam juga menyoroti fakta bahwa harga gas subsidi di kawasan pesisir jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan, yakni Rp21 ribu. Di lapangan, warga mengaku harus merogoh kocek hingga Rp35 ribu per tabung.

“Ini sangat tidak adil. Mereka yang seharusnya paling berhak justru kesulitan mengakses barang subsidi. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi B DPRD berencana memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang. Tujuannya adalah merumuskan solusi nyata, termasuk kemungkinan penambahan jalur distribusi khusus untuk wilayah pesisir.

Baca Juga :  Warga Tolak Pemakaman di Sekambing, DPRD Bontang Minta Fasilitas Dibenahi Total

Keluhan warga sebelumnya disampaikan Ketua RT 30 Kampung Malahing, Nasir Lakada. Ia menyebutkan, tingginya harga gas subsidi menjadi beban berat bagi warganya yang sebagian besar hanya berpenghasilan Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta per bulan dari hasil melaut.

“Kami sangat butuh solusi nyata. Gas melon adalah kebutuhan pokok bagi warga di sini,” ungkap Nasir.

Rustam berharap, pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan gas subsidi, agar masyarakat pesisir tak lagi harus memilih antara memasak atau menghemat demi kebutuhan lain yang lebih mendesak.(adv)


Loading

Penulis : Sdh

Editor : Rahmah M

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA