Fraksi Annur Nilai Pengelolaan APBD Belum Maksimal, Minta Pemkot Bontang Evaluasi OPD

- Editor

Selasa, 9 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Muhammad Irfan (kiri) menyerahkan pada akhir Fraksi Anuur terhadap Raperda Bontang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. (ist)

i

Muhammad Irfan (kiri) menyerahkan pada akhir Fraksi Anuur terhadap Raperda Bontang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Fraksi PAN dan Hanura (Annur) DPRD Bontang menyoroti belum optimalnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap kesejahteraan masyarakat, meski nilai APBD mengalami peningkatan.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi Annur, Muhammad Irfan, dalam rapat pandangan akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

“Walaupun banyak program dan anggaran pembangunan yang telah direncanakan, namun masih terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaiki,” kata Irfan menyampaikan pandangan akhir Fraksi Annur.

Selain itu, lanjut Irfan menambahkan, kebijakan keuangan dan program pembangunan yang ada saat ini, dinilai hanya menghasilkan output tanpa outcome yang nyata.

“Kami menghargai kinerja pemerintah dan mendukung program yang ada, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal,” tambahnya.

Disamping itu, Fraksi Annur juga menyoroti kurangnya kesinambungan dan kontinuitas program-program pemerintah, yang dinilai belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Bontang.

Sebab itu, Fraksi Annur mendesak Pemkot Bontang untuk segera melaksanakan semua rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti dan mengevaluasi beberapa perangkat daerah yang menyebabkan program dan kegiatan tidak terlaksana dengan baik.

Baca Juga :  BW Dorong Pemkot Bontang Siapkan Anggaran Khusus Media Massa Promosikan Potensi Daerah

Irfan juga menekankan pentingnya penyusunan program dan pengelolaan keuangan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal tersebut menurut Irfan dianggap krusial untuk memastikan setiap program yang dijalankan memiliki arah dan tujuan yang jelas sesuai visi dan misi pembangunan daerah.

“Termasuk memprioritaskan perencanaan program di bidang kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bontang,”ujarnya. (Adv)

Loading

Penulis : Endar

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA