Fraksi Gerindra DPRD Bontang Desak Optimalisasi PAD dan Keadilan Bagi Pekerja Galian C

Idhul Abdullah - Editor

Selasa, 10 Juni 2025

URL berhasil dicopy

Fraksi Gerindra DPRD Bontang ajukan sejumlah rekomendasi dalam rapat kerja yang digelar pada Selasa (10/6), (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Fraksi Gerindra menyampaikan sikap kritis namun konstruktif terhadap laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2024, dalam rapat paripurna DPRD Kota Bontang, Selasa (10/6/2025).

Di bawah pimpinan Sem Nalpa Mario Guling Heri, Fraksi Gerindra menilai keberhasilan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 dari BPK merupakan capaian yang layak diapresiasi, namun bukan alasan untuk berpuas diri.

“Ini menjadi pengingat bahwa tata kelola keuangan harus terus diperbaiki, tidak sekadar mempertahankan predikat, tetapi juga memperluas dampak positifnya ke masyarakat,” kata Sem Nalpa dalam forum rapat.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Fraksi Gerindra mencatat bahwa realisasi pendapatan daerah yang mencapai 101,33 persen memang patut diapresiasi. Namun mereka menggarisbawahi ketimpangan besar antara PAD dan dana transfer pusat yang belum menunjukkan perbaikan signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini, menurut mereka, menggambarkan ketergantungan fiskal yang belum terurai secara tuntas.

Sementara itu, dari sisi belanja, realisasi baru menyentuh angka 92,74 persen, meninggalkan sisa anggaran atau SiLPA sebesar 7,26 persen. Gerindra menilai hal ini sebagai indikasi bahwa masih banyak ruang untuk meningkatkan efektivitas eksekusi anggaran, terutama di level OPD.

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra menyampaikan lima catatan penting sebagai masukan strategis:

Pemkot diminta lebih serius menggali potensi PAD dari sektor lokal agar tidak terus bergantung pada pusat.
OPD diminta disiplin dalam mengejar target belanja agar serapan anggaran lebih optimal dan tidak menumpuk di akhir tahun.
Fraksi Gerindra menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan agar setiap rupiah APBD digunakan sesuai rencana.
Mereka juga menyoroti perlunya regulasi khusus untuk pengelolaan Galian C yang selama ini belum tertata secara jelas, padahal materialnya dibutuhkan masyarakat dan pemerintah.
Terakhir, Gerindra meminta pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan Galian C karena menyangkut penghidupan banyak tenaga kerja harian.

“Galian C bukan hanya soal tambang, tapi juga soal perut banyak warga. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang adil dan berpihak,” tegas Sem Nalpa.

Fraksi Gerindra berharap masukan tersebut tak hanya dicatat, tetapi juga menjadi bagian dari pembenahan sistem anggaran dan kebijakan sosial di tahun-tahun mendatang. (adv)