Legislator Kutim Geram Penangan Sampah Tidak Maksimal : Ini Persoalan Serius

- Editor

Selasa, 21 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Meski Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur telah menyediakan tempat penampungan, namun sampah kerap ditemukan berserakan di badan jalan. (ist)

i

Meski Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutai Timur telah menyediakan tempat penampungan, namun sampah kerap ditemukan berserakan di badan jalan. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, geram terhadap kurangnya perhatian pemerintah Kabupaten terhadap penanganan sampah.

Pasalnya, masih banyak ditemukan sampah berserakan di sejumlah titik pembuangan awal. Dan menurutnya hal tersebut merupakan persoalan serius yang harus segera dituntaskan.

Diakui Jimmi, dirinya kerap kali menemukan sampah yang berserakan di badan jalan. Bahkan proses pemindahan sampah dari penampungan awal hingga tempat penampungan akhir (TPA) dinilai lamban.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Masalah sampah merupakan persoalan penting yang perlu diperhatikan. Karena dampaknya dirasakan masyarakat,” katanya kepada awak media beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  Rapat Paripurna ke-28, Bupati Kutim Tanggapi Catatan Penting Fraksi Demokrat

“Tak dipungkiri jika persoalan sampah tak ditangani dengan maksimal, tentu bisa berdampak terhadap kerusakan hingga pencemaran lingkungan,” kata Jimmi belum lama ini.

Ia menambahkan, sampah yang tidak tertangani dengan baik bahkan bisa menjadi penyebab terjadinya banjir di suatu wilayah. Jimmi menegaskan, perhatian pemerintah mustinya ditingkatkan terhadap penanganan sampah.

“Penanganan sampah merupakan leading sektor Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Saya harap bisa menuntaskan persoalan sampah di Kutai Timur,” tegas pria yang juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutim tersebut.

Baca Juga :  Apresiasi Raihan Opini WTP, Agusriansyah Dorong Pemkab Kutim Tingkatkan Pelayanan Publik

Secara perlahan, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menginginkan agar Kutim bebas dari persoalan sampah. Untuk mewujudkannya, Jimmi menyebut diperlukan sinergitas seluruh elemen. Baik pemerintaj maupun kesadaran masyarakat saat membuang sampah.

Sebagai legislatif, dirinya mengaku tak henti-hentinya menyuarakan persoalan sampah terhadap pemerintah. “Jika memang ada kendala di lapangan, bisa disampaikan. Misalnya kekurangan petugas atau memerlukan alat angkut, dan sebagainya,” tambahnya. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Minta Rencana Ekspansi Industri Dibuka, Jadi Acuan Penyusunan RTRW Bontang
Ekspansi Kawasan Industri Hingga 1.200 Hektare Masuk RTRW Bontang, DPRD Dorong Percepatan Pembahasan
Bandara Masuk Pembahasan RTRW, DPRD Bontang Siapkan Fondasi Konektivitas Masa Depan
Pickleball Open 2026 Jadi Momentum Kenalkan Bontang ke Peserta dari Berbagai Daerah
Rustam Pastikan Raperda Kepemudaan Jadi Payung Pembinaan Generasi Muda Bontang
DPRD Bontang Tak Ingin Revisi RTRW Jadi Sumber Sengketa, Status Wana Tirta Dikaji Mendalam
Wana Tirta Masuk Pembahasan RTRW Bontang, DPRD Cermati Status dan Peruntukan Kawasan
DPRD Bontang Soroti Ketimpangan Penegakan Aturan di Pesisir, Minta Pemkot Berlaku Adil

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 18:11 WITA

DPRD Minta Rencana Ekspansi Industri Dibuka, Jadi Acuan Penyusunan RTRW Bontang

Sabtu, 13 Juni 2026 - 07:53 WITA

Ekspansi Kawasan Industri Hingga 1.200 Hektare Masuk RTRW Bontang, DPRD Dorong Percepatan Pembahasan

Jumat, 12 Juni 2026 - 17:55 WITA

Bandara Masuk Pembahasan RTRW, DPRD Bontang Siapkan Fondasi Konektivitas Masa Depan

Kamis, 11 Juni 2026 - 18:25 WITA

Pickleball Open 2026 Jadi Momentum Kenalkan Bontang ke Peserta dari Berbagai Daerah

Rabu, 10 Juni 2026 - 17:43 WITA

DPRD Bontang Tak Ingin Revisi RTRW Jadi Sumber Sengketa, Status Wana Tirta Dikaji Mendalam

Rabu, 10 Juni 2026 - 17:34 WITA

Wana Tirta Masuk Pembahasan RTRW Bontang, DPRD Cermati Status dan Peruntukan Kawasan

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:54 WITA

DPRD Bontang Soroti Ketimpangan Penegakan Aturan di Pesisir, Minta Pemkot Berlaku Adil

Selasa, 9 Juni 2026 - 18:25 WITA

DPRD Bontang Dorong Kearifan Lokal Masuk dalam Raperda Kepemudaan

Berita Terbaru