Penutupan Pelabuhan Bajoe Picu Gejolak, Aktivitas Ekonomi Masyarakat Terancam Lumpuh

- Editor

Rabu, 18 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone. (int)

i

Pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone. (int)

DIKSIKU.com, Bone – Rencana penutupan Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang dijadwalkan berlaku pada April mendatang, memicu kekhawatiran serius di kalangan masyarakat yang menggantungkan hidup di kawasan pelabuhan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu sumber penghasilan warga, bahkan memicu persoalan finansial seperti menunggaknya cicilan harian hingga bulanan.

Sejumlah sopir truk, buruh angkut, pelaku usaha ekspedisi, hingga pedagang kecil mengaku mulai cemas dengan rencana tersebut. Mereka khawatir kehilangan pemasukan utama jika aktivitas pelabuhan dihentikan, sementara kewajiban ekonomi tetap berjalan.

“Kalau pelabuhan ditutup, kami tidak punya penghasilan lagi. Sementara cicilan kendaraan harus dibayar setiap bulan, bahkan ada yang harian. Kalau tidak jalan, pasti menunggak,” ujar salah seorang sopir truk yang beroperasi di Pelabuhan Bajoe.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal serupa juga dirasakan pedagang kecil di sekitar pelabuhan yang selama ini mengandalkan keramaian penumpang dan aktivitas bongkar muat barang. Mereka menilai penutupan pelabuhan akan berdampak langsung pada penurunan omzet secara drastis.

Baca Juga :  Luhut Ungkap Kronologi Pembangunan Bandara IMIP di Tengah Sorotan Publik

Ketua Aliansi Masyarakat Bajoe Bersatu, Wahyunang, menegaskan bahwa rencana penutupan pelabuhan tidak bisa dilihat semata sebagai kebijakan teknis, melainkan persoalan ekonomi masyarakat kecil.

“Pelabuhan Bajoe adalah urat nadi ekonomi masyarakat pesisir. Jika ditutup tanpa solusi yang jelas, maka yang terdampak bukan hanya pengusaha besar, tapi juga masyarakat kecil seperti sopir, pedagang, dan pekerja harian,” tegasnya.

Ia menambahkan, banyak warga yang bergantung pada aktivitas pelabuhan memiliki tanggungan finansial, mulai dari cicilan kendaraan operasional, utang usaha, hingga kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi secara rutin.

Menurutnya, tanpa adanya skema solusi atau alternatif mata pencaharian yang jelas, rencana penutupan ini berpotensi menimbulkan efek domino terhadap kondisi ekonomi masyarakat pesisir.

Baca Juga :  176 Kepsek Diganti Sekaligus, Disdikbud Kaltim Diserbu Tuduhan Langgar Prosedur

Aliansi Masyarakat Bajoe Bersatu pun berencana menggelar aksi unjuk rasa di kantor ASDP dan DPRD Kabupaten Bone dalam waktu dekat. Mereka mendesak agar rencana penutupan ditinjau kembali hingga ada kepastian solusi yang tidak merugikan masyarakat kecil.

Kekhawatiran masyarakat ini muncul seiring adanya rencana penghentian sementara operasional penyeberangan di Pelabuhan Bajoe menuju Kolaka, Sulawesi Tenggara. Penutupan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 1 April hingga 1 Juni 2026 untuk mendukung proses perbaikan Dermaga 1, khususnya pada struktur movable bridge atau jembatan bergerak yang menjadi fasilitas utama sandaran kapal.

Selama masa perbaikan, layanan penyeberangan direncanakan akan dialihkan melalui Pelabuhan Siwa di Kabupaten Wajo dengan tujuan Kolaka. Kebijakan ini dinilai masih memerlukan kesiapan matang agar tidak semakin membebani masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi di Pelabuhan Bajoe.

Penulis : Idhul Abdullah

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Tidak Terima Jadi Tersangka, Eks Menag Yaqut Gugat KPK ke Pengadilan
ELIT Indonesia Bongkar Dugaan Fee Proyek 30 Persen di APBD Soppeng
KPK Selidiki Aktivitas Luar Negeri Ridwan Kamil, Dugaan Money Changer Miliaran Muncul
Jokowi Klarifikasi Isu Panas Kuota Haji, Tegaskan Tak Pernah Perintahkan Korupsi
ESDM Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana Tambang Emas Ilegal Rp 992 Triliun
176 Kepsek Diganti Sekaligus, Disdikbud Kaltim Diserbu Tuduhan Langgar Prosedur
Terbukti Terlibat Narkoba, Tiga Personel Polres Bone Dipecat Tidak Hormat
Adian Napitupulu Soroti Ketimpangan PPPK, Bandingkan Guru Honorer dengan Petugas MBG

Berita Terkait

Rabu, 18 Maret 2026 - 13:59 WITA

Penutupan Pelabuhan Bajoe Picu Gejolak, Aktivitas Ekonomi Masyarakat Terancam Lumpuh

Rabu, 11 Februari 2026 - 19:27 WITA

Tidak Terima Jadi Tersangka, Eks Menag Yaqut Gugat KPK ke Pengadilan

Rabu, 4 Februari 2026 - 16:11 WITA

ELIT Indonesia Bongkar Dugaan Fee Proyek 30 Persen di APBD Soppeng

Sabtu, 31 Januari 2026 - 21:19 WITA

KPK Selidiki Aktivitas Luar Negeri Ridwan Kamil, Dugaan Money Changer Miliaran Muncul

Jumat, 30 Januari 2026 - 19:16 WITA

Jokowi Klarifikasi Isu Panas Kuota Haji, Tegaskan Tak Pernah Perintahkan Korupsi

Jumat, 30 Januari 2026 - 18:16 WITA

ESDM Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana Tambang Emas Ilegal Rp 992 Triliun

Kamis, 29 Januari 2026 - 15:48 WITA

176 Kepsek Diganti Sekaligus, Disdikbud Kaltim Diserbu Tuduhan Langgar Prosedur

Rabu, 28 Januari 2026 - 17:14 WITA

Terbukti Terlibat Narkoba, Tiga Personel Polres Bone Dipecat Tidak Hormat

Berita Terbaru