DIKSIKU.com, Kutai Timur – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, memberikan tanggapan terhadap sejumlah catatan penting yang menjadi pandangan umum fraksi Demokrat dalam rapat Paripurna ke-27 beberapa waktu lalu.
Ardiansyah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan terus berupaya memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
“Pemerintah terus berkomitmen dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pendidikan, kesehatan, juga infrastruktur untuk menjadikan skala prioritas,” kata Ardiansya dalam rapat paripurna ke-28 DPRD Kutim, Senin (24/6/2024).
Ia juga menyampaikan, dalam upaya pembangunan dan peningkatan perekonomian berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan bahkan sudah tepat sasaran.
“Tahun 2023, Pemkab Kutim mendapatkan bagi hasil deviden dari BUMD yang dikelompokkan ke dalam pendapatan asli daerah (PAD), yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,” katanya.
Selain itu, lanjut Ardiansyah, kewajiban atau utang pemerintah daerah yang juga disoroti Fraksi Demokrat diupayakan untuk segera diselesaikan pembayarannya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan transparansi informasi publik agar mudah untuk diakses oleh masyarakat,” sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Fraksi Demokrat yang diwakili Muhammad Amin menyampaikan sejumlah catatan penting bagi pemerintah, pada Rapat Paripurna DPRD Kutim ke-27 tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Penjelasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Kamis ( 13/06) lalu.
Satu diantaranya yang dosorot Fraksi demokrat, yakni mengenai PAD yang dinilai tidak sesuai target. Kata Muhammad Amin, dari angka PAD yang ditarget sebesar Rp787,53 miliar, realisasinya hanya mencapai Rp352,46 miliar, atau 44,76 persen saja.
“Maka publik perlu tahu, faktor peningkatan PAD karena dominan disumbang oleh BUMD dan Perusda atau tidak. Atau malah faktor lain yang lebih signifikan,” ungkapnya.
Ia menilai, pemerintah perlu mengevaluasi lebih jauh terkait realisasi PAD yang berjalan sejauh ini, sehingga tidak hanya menunggu dari hasil kinerja BMUD dan Perusda saja. Melainkan dapat lebih dioptimalisasikan pada sektor pemungutan pajak daerah, retribusi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Pengembangan sektor pariwisata dan pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi sumber pendapatan baru yang potensial bagi daerah,” terangnya. (adv)
Penulis : NS
Editor : Idhul Abdullah
