Dari Amal Hingga Selingkuhan, Ini Cara Koruptor Menyembunyikan Uang Haram

- Editor

Senin, 20 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DIKSIKU.com, Banyumas – Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyoroti keterkaitan erat antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam praktiknya, kedua kejahatan tersebut kerap muncul bersamaan dalam satu perkara.

Pernyataan itu disampaikan Ibnu dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Integritas dan Praktik Antikorupsi yang disiarkan melalui kanal YouTube Pengadilan Negeri Purwokerto pada Minggu (19/4/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Ibnu menjelaskan, dalam banyak kasus, penyidik menemukan bahwa korupsi hampir selalu diikuti dengan upaya pencucian uang. Proses penanganannya pun dapat dilakukan secara bersamaan atau terpisah, tergantung pada kelengkapan alat bukti.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau ada korupsi muncul biasanya akan muncul TPPU, biasanya begitu, bisa bersama-sama bisa sesudahnya, kalau bersama-sama itu komplit sudah buktinya kalau sendiri-sendiri bukti terhadap TPPU atau menyelesaikan tindak pidana pokoknya dulu setelah itu TPPU muncul,” kata Ibnu.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Korupsi Proyek Puluhan Miliar Naik Tahap Penyidikan di Kejari Sinjai

Lebih lanjut, ia menguraikan bahwa pelaku korupsi umumnya langsung mendistribusikan uang hasil kejahatan ke berbagai pihak. Aliran dana tersebut mencakup keluarga, kegiatan sosial, hingga kebutuhan pribadi.

“Begitu melakukan korupsi, si koruptor sudah memberikan ke semuanya, istri sudah anak sudah, keluarga sudah, untuk amal ibadah sudah, sumbangan sana-sini sudah, piknik sudah, untuk tabungan sudah, bingung ke manakah uang Rp 1 miliar ini,” ujarnya.

Ia juga menyinggung dilema pelaku dalam menyimpan uang hasil korupsi.

“Kalau ditaruh kolong takut dimakan kecoa, kalau ditaruh tabungan-tabungan lagi takut PPATK,” tambahnya.

Menurut Ibnu, selain kepada keluarga dan lingkungan terdekat, dana hasil korupsi juga kerap dialirkan kepada pihak lain, termasuk relasi pribadi di luar keluarga. Ia menyebut mayoritas pelaku dalam kasus seperti ini adalah laki-laki.

“Kemudian ke mana dia biasanya, pelakunya banyaknya laki-laki Pak, 81% laki-laki, ke mana, ah ngelihat ini yang cantik-cantik di sana, mulai cari yang bening-bening ini, didekati ‘adindaku kuliah di mana adinda’ ‘hai mas’ si cewek, padahal sudah tua dibilang mas, ‘kok kamu bilang mas’ ‘bapak masih muda’. Itu cerita di sana tapi betul itu adanya, ratusan juta dikucurkan ke cewek itu,” tuturnya.

Baca Juga :  ESDM Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana Tambang Emas Ilegal Rp 992 Triliun

Ibnu menambahkan, pihak yang menerima aliran dana tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku pasif dalam TPPU. Mereka dianggap terlibat apabila menerima, menyimpan, atau mengelola uang yang patut diduga berasal dari tindak pidana.

“Itu TPPU pertama, salah satu TPPU pertama saudara lakukan sebagai pelaku pasif menerima, menabung, menyimpan terhadap suatu tindak pidana korupsi atau suatu tindak pidana,” jelasnya.

Ia menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap asal-usul uang yang diterima.

“Jadi kita harus menduga bahwa uang itu berasal dari kejahatan setidak-tidaknya uang itu diduga berasal dari kejahatan,” pungkasnya.

Penulis : Redaksi Diksiku

Editor : Frida Rijal

Sumber Berita : Detik.com

Berita Terkait

“Ke Mana Wakil Rakyat Kita?” WIB Soroti Kinerja DPRD Bone
PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke Outsourcing, Ribuan Pegawai Terancam Kehilangan Status ASN
WIB Soroti Tertutupnya Pengelolaan CSR di Bone, Ajukan RDPU ke DPRD
Mencari Data CSR di Bone, Berujung Lempar Kewenangan Antarinstansi
Komdigi Murka! Video Amien Rais Soal Prabowo dan Teddy Penuh Ujaran Kebencian
Kasus Penganiayaan Balita Gegerkan Aceh, Daycare Baby Preneur Beri Klarifikasi Resmi
Polemik Gerbong Wanita di Tengah KRL, Menteri PPPA Akui Kurang Tepat
Meski Ditutup Sementara, Ribuan Dapur MBG Tetap Terima Insenfif Rp 6 Juta per Hari

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 20:37 WITA

“Ke Mana Wakil Rakyat Kita?” WIB Soroti Kinerja DPRD Bone

Selasa, 9 Juni 2026 - 15:23 WITA

PPPK Paruh Waktu Dialihkan ke Outsourcing, Ribuan Pegawai Terancam Kehilangan Status ASN

Selasa, 9 Juni 2026 - 13:35 WITA

WIB Soroti Tertutupnya Pengelolaan CSR di Bone, Ajukan RDPU ke DPRD

Rabu, 3 Juni 2026 - 20:29 WITA

Mencari Data CSR di Bone, Berujung Lempar Kewenangan Antarinstansi

Sabtu, 2 Mei 2026 - 19:43 WITA

Komdigi Murka! Video Amien Rais Soal Prabowo dan Teddy Penuh Ujaran Kebencian

Kamis, 30 April 2026 - 20:53 WITA

Kasus Penganiayaan Balita Gegerkan Aceh, Daycare Baby Preneur Beri Klarifikasi Resmi

Kamis, 30 April 2026 - 19:07 WITA

Polemik Gerbong Wanita di Tengah KRL, Menteri PPPA Akui Kurang Tepat

Kamis, 30 April 2026 - 07:14 WITA

Meski Ditutup Sementara, Ribuan Dapur MBG Tetap Terima Insenfif Rp 6 Juta per Hari

Berita Terbaru

DPRD Kota Bontang menggelar rapat kerja dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda P2APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/6/2026).

DPRD Bontang

DPRD Bontang Dorong Anggaran Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

Kamis, 18 Jun 2026 - 20:03 WITA