Dorongan ini muncul setelah terungkap sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang tercatat pada tahun lalu masih cukup besar, yakni sekitar 14 persen.
Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Ratusan Fikri, menilai angka tersebut perlu menjadi bahan evaluasi. Ia menegaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan batas ideal Silpa, yakni maksimal di kisaran 3 persen.
“Angka ini perlu menjadi perhatian bersama. Artinya, ada yang harus diperbaiki dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Dinas Perhubungan, Senin (2/5/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Politisi Golkar itu menekankan, pengelolaan anggaran daerah seharusnya dilakukan secara lebih terukur sejak tahap perencanaan.
Dengan demikian, program yang telah dianggarkan dapat terlaksana secara optimal dan tidak menumpuk menjadi sisa anggaran di akhir tahun.
“Harapannya, perencanaan ke depan lebih matang, supaya kegiatan yang sudah dianggarkan benar-benar bisa dijalankan dan tidak menumpuk menjadi sisa anggaran di akhir tahun,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Legislator Bontang Selatan ini juga meminta agar koordinasi internal perangkat daerah diperkuat. Menurutnya, hal itu penting untuk mengantisipasi berbagai hambatan pelaksanaan program sejak tahap awal perencanaan.
Menanggapi usulan itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bontang, M. Taupan Kurnia, memastikan kejadian tersebut akan menjadi bahan evaluasi ke depan. Ia mengakui terdapat sejumlah program yang tidak terlaksana sesuai jadwal yang telah direncanakan.
“Dari evaluasi kami, memang ada beberapa program yang tidak sempat terlaksana sehingga berdampak pada sisa anggaran. Ini menjadi catatan untuk kami benahi ke depan,” ujarnya.
Taupan menambahkan, saat ini Dishub tengah memperkuat proses perencanaan dan koordinasi teknis agar pelaksanaan program tahun berikutnya dapat berjalan tepat waktu, terarah, serta meminimalkan potensi anggaran yang tidak terserap.
Dengan demikian, ke depan pengelolaan anggaran di sektor perhubungan diharapkan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan layanan publik di Kota Bontang. (adv)
Penulis : Sena
Editor : Idhul Abdullah





















