Menurutnya, seluruh partai politik penerima bantuan telah melalui proses administrasi serta verifikasi secara ketat sebelum pencairan anggaran dilakukan oleh pemerintah daerah. Saat ini, terdapat sembilan partai politik yang memiliki kursi di parlemen dan berhak menerima bantuan keuangan tersebut.
“Seluruh proses administrasi dan verifikasi berjalan sesuai aturan. Ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga tata kelola keuangan partai politik agar tetap akuntabel,” ujar Andi Faizal usai menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bantuan Partai Politik di BPKAD, Senin (4/5/2026).
Andi Faizal menilai, dalam beberapa tahun terakhir, kualitas pengelolaan dan pelaporan dana bantuan parpol di Bontang terus menunjukkan tren positif. Hal itu tercermin dari laporan pertanggungjawaban yang dinilai konsisten dan memenuhi standar pemeriksaan.
Bahkan, menurutnya, capaian tersebut menjadikan Bontang sebagai salah satu daerah dengan tata kelola dana bantuan partai politik yang cukup menonjol di tingkat Kalimantan Timur.
“Selama beberapa tahun terakhir, laporan pertanggungjawaban dari partai politik di Bontang menunjukkan kualitas yang baik dan konsisten, bahkan termasuk yang terbaik di tingkat provinsi,” katanya.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi terhadap penggunaan dana bantuan juga tidak menemukan adanya indikasi penyimpangan. Seluruh partai politik penerima bantuan dinilai telah memanfaatkan anggaran sesuai petunjuk teknis yang berlaku.
Politisi Golkar itu menegaskan, bantuan keuangan parpol sejatinya harus difokuskan untuk mendukung fungsi utama partai politik, terutama kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat serta kebutuhan operasional yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Penggunaan anggaran sejauh ini dinilai sesuai ketentuan dan tidak ditemukan pelanggaran. Kondisi ini harus terus dijaga agar tata kelola keuangan tetap akuntabel dan kepercayaan publik terhadap partai politik semakin meningkat,” jelasnya.
Senada, Anggota Komisi B DPRD sekaligus Ketua DPD Partai NasDem Bontang, Faisal FBR, menilai capaian tersebut menjadi modal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.
Menurutnya, pengelolaan dana bantuan yang baik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga berkaitan dengan upaya memperkuat kualitas demokrasi di daerah.
“Ketika pengelolaan anggaran berjalan transparan dan tertib, maka kepercayaan publik terhadap partai politik juga akan meningkat. Ini penting untuk mendukung demokrasi yang sehat di daerah,” tutupnya. (adv)
Penulis : Sena
Editor : Idhul Abdullah
