Mangkir dari Undangan Rapat, Dewan Minta Kadis PU Gentle Hadapi Persoalan

- Editor

Selasa, 25 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, menyayangkan sikap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dinilai tidak gentle dalam menghadapi persoalan yang ada.

Pasalnya, sudah dua kali kepala Dinas PU tidak memenuhi undangan rapat yang dilayangkan DPRD Kutim untuk dimintai keterangan perihal tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Dinas PU.

“Ini harus menjadi renungan dan evaluasi bagi pejabat-pejabat yang sering tidak menghadiri rapat,” jelasnya kepada awak media beberapa waktu lalu.

Faizal menambahkan, DPRD Kutim mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) yang memang memiliki Silpa tertinggi, termasuk Dinas PU Kutai Timur.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kutim Tuntut Pemerintah Segera Tuntaskan Anggaran Pendidikan 20 Persen

“Di Dinas PU itu terdapat sekitar Rp 423 miliar. Dari Rp 1,9 triliun yang digelontorkan, hanya Rp 1,5 triliun yang terserap,” ucapnya.

Kata dia, pemanggilan rapat bagi kepala dinas tentu bukan sebagai ajang penghakiman. Namun untuk mempertanyakan terjadinya Silpa, apalagi nilainya tak tanggung-tanggung.

Menurut Faizal, semuanya harus diperjelas terkait kendala dan hambatan dalam penyerapan. Apalagi menyangkut kemajuan pembangunan Kutai Timur.

“Harus memberi penjelasan kenapa Silpa bisa terjadi. Justru itu kami panggil dalam rapat untuk dibahas bersama dan mencari solusi. Supaya tidak terulang di penganggaran berikutnya. Dan jangan juga mengutus perwakilan yang tidak memiliki kapasitas dan tidak paham untuk memberi penjelasan,” tuturnya.

Baca Juga :  Dongkrak Sektor Peternakan, DPRD Kutim Dorong Pengembangan Budidaya Maggot

Dirinya menekankan, ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa. Pasalnya upaya pembangunan yang akan direncanakan tentu tidak berjalan dengan baik ketika eksekutif dan legislatif tidak sinkron. Karena keduanya sama-sama memiliki peran dalam memajukan pembangunan.

“Justru itu harus dilakukan sinergi dalam setiap langkah pembangunan. Jangan cuma dipanggil rapat, lalu tidak hadir,” tambahnya. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru