Ketua DPRD Kutim Tuntut Pemerintah Segera Tuntaskan Anggaran Pendidikan 20 Persen

- Editor

Selasa, 30 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (ist)

i

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni, menekankan pentingnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, yang saat ini sebesar 20 persen.

Joni mendesak pemerintah daerah untuk segera memenuhi target ini agar dana tersebut dapat digunakan secara optimal.

“Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD belum sepenuhnya terealisasi. Ini merupakan kewajiban yang harus segera dipenuhi,” ungkap Joni dalam wawancara dengan awak media baru-baru ini.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Joni menambahkan bahwa anggaran pendidikan seharusnya dapat menjangkau seluruh wilayah Kutai Timur, termasuk daerah-daerah pelosok. Ini merupakan langkah krusial untuk memastikan pembangunan yang merata dan akses pendidikan yang lebih baik bagi semua masyarakat.

Baca Juga :  Bupati Kutim Respon Serius Catatan Fraksi PPP, Janji Gali Potensi PAD Lebih Dalam

Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan bahwa distribusi anggaran harus dipertimbangkan secara hati-hati, memastikan bahwa setiap sudut Kutim mendapatkan bagian yang adil.

“Undang-undang sudah menetapkan besaran pos pendidikan, dan kini saatnya pemerintah daerah memastikan bahwa alokasi ini dilaksanakan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Joni juga menyarankan agar pemerintah daerah mengadakan briefing khusus untuk menuntaskan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat dan sesuai dengan aturan dari pusat.

Baca Juga :  Meresahkan, Anggota DPRD Kutim Desak Pemkab Tertibkan Badut di Simpang Lampu Merah

“Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua dana pendidikan dapat terarah dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tambahnya.

Menurut Joni, penerapan pos anggaran 20 persen untuk pendidikan merupakan kebijakan yang berlaku di seluruh nusantara. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, dari tingkat atas hingga ke bawah, agar pembangunan pendidikan dapat berlangsung secara efektif.

“Harapan kami, anggaran 20 persen untuk pendidikan dapat dimaksimalkan dan tercapai sesuai dengan besarnya APBD Kutim. Pemerintah harus bisa mengakomodir kebutuhan ini dengan baik,” pungkasnya. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Videotron Pemkot Bontang Mulai Sumbang PAD, DPRD Minta Promosi Lebih Agresif
DPRD Bontang Soroti Penebangan Pohon dalam Proyek Drainase Jalan Pattimura
Polemik RKM Bontang Mencuat, DPRD Pastikan Gedung Belum Siap Difungsikan
Fraksi Gerindra DPRD Bontang Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah Untuk Tingkatkan Efektivitas APBD
Fraksi PKB Ingatkan Pemkot Bontang, Opini WTP Bukan Sekadar Prestise
Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perbaikan Tata Kelola Data Tata Ruang di Bontang
DPRD Kota Bontang Soroti Penumpukan Sampah, Fraksi PDI Perjuangan Minta Layanan Dioptimalkan
Harga BBM Jangan Naik, Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Warga

Berita Terkait

Kamis, 25 Juni 2026 - 21:10 WITA

Videotron Pemkot Bontang Mulai Sumbang PAD, DPRD Minta Promosi Lebih Agresif

Rabu, 24 Juni 2026 - 20:56 WITA

DPRD Bontang Soroti Penebangan Pohon dalam Proyek Drainase Jalan Pattimura

Selasa, 23 Juni 2026 - 17:08 WITA

Polemik RKM Bontang Mencuat, DPRD Pastikan Gedung Belum Siap Difungsikan

Senin, 22 Juni 2026 - 20:19 WITA

Fraksi PKB Ingatkan Pemkot Bontang, Opini WTP Bukan Sekadar Prestise

Senin, 22 Juni 2026 - 20:13 WITA

Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perbaikan Tata Kelola Data Tata Ruang di Bontang

Minggu, 21 Juni 2026 - 20:08 WITA

DPRD Kota Bontang Soroti Penumpukan Sampah, Fraksi PDI Perjuangan Minta Layanan Dioptimalkan

Minggu, 21 Juni 2026 - 19:50 WITA

Harga BBM Jangan Naik, Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Warga

Sabtu, 20 Juni 2026 - 19:13 WITA

DPRD Bontang Minta Warga Simpan Kwitansi Tagihan PDAM yang Alami Kenaikan

Berita Terbaru