Ketua DPRD Kutim Tuntut Pemerintah Segera Tuntaskan Anggaran Pendidikan 20 Persen

- Editor

Selasa, 30 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (ist)

i

Ketua DPRD Kutai Timur, Joni. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni, menekankan pentingnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan untuk sektor pendidikan, yang saat ini sebesar 20 persen.

Joni mendesak pemerintah daerah untuk segera memenuhi target ini agar dana tersebut dapat digunakan secara optimal.

“Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD belum sepenuhnya terealisasi. Ini merupakan kewajiban yang harus segera dipenuhi,” ungkap Joni dalam wawancara dengan awak media baru-baru ini.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Joni menambahkan bahwa anggaran pendidikan seharusnya dapat menjangkau seluruh wilayah Kutai Timur, termasuk daerah-daerah pelosok. Ini merupakan langkah krusial untuk memastikan pembangunan yang merata dan akses pendidikan yang lebih baik bagi semua masyarakat.

Baca Juga :  Serapan Anggaran Minim, DPRD Kutim Pertanyakan Kinerja 3 OPD

Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan bahwa distribusi anggaran harus dipertimbangkan secara hati-hati, memastikan bahwa setiap sudut Kutim mendapatkan bagian yang adil.

“Undang-undang sudah menetapkan besaran pos pendidikan, dan kini saatnya pemerintah daerah memastikan bahwa alokasi ini dilaksanakan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Joni juga menyarankan agar pemerintah daerah mengadakan briefing khusus untuk menuntaskan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat dan sesuai dengan aturan dari pusat.

Baca Juga :  DPRD Kutim Segera Lakukan Finalisasi Evaluasi Penggunaan APBD 2023

“Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa semua dana pendidikan dapat terarah dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tambahnya.

Menurut Joni, penerapan pos anggaran 20 persen untuk pendidikan merupakan kebijakan yang berlaku di seluruh nusantara. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah, dari tingkat atas hingga ke bawah, agar pembangunan pendidikan dapat berlangsung secara efektif.

“Harapan kami, anggaran 20 persen untuk pendidikan dapat dimaksimalkan dan tercapai sesuai dengan besarnya APBD Kutim. Pemerintah harus bisa mengakomodir kebutuhan ini dengan baik,” pungkasnya. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA