Serapan Anggaran Minim, DPRD Kutim Pertanyakan Kinerja 3 OPD

- Editor

Selasa, 11 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Kutim pertanyakan serapan anggaran OPD yang masih minim. (int)

i

DPRD Kutim pertanyakan serapan anggaran OPD yang masih minim. (int)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – DPRD Kabupaten Kutai Timur memanggil tiga organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghadiri rapat tertutup, membahas progres penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2024.

Ketiga OPD tersebut yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Namun disayangkan, dua diantara kepala OPD tersebut tidak hadir dengan alasan sakit, dan dinas ke luar kota.

Dijelaskan Wakil Ketua I DPRD Kutim, Asti Mazar, bahwa pemanggilan ketiga OPD tersebut karena serapan anggarannya dianggap masih minim.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Untuk Dispora, berdasarkan laporan yang kami terima kegiatannya belum berjalan secara maksimal. Akan tetapi melalui rapat kali ini, diketahui dikarenakan adanya masa transisi pergantian pimpinan lama dengan pemimpin baru,” jelas Asti, Senin (11/06).

Baca Juga :  UMKM, Pasar Rakyat, dan Drainase Masuk Radar DPRD Bontang Tahun Ini

Ia pun menegaskan agar Dispora segera memaksimalkan penyerapan APBD 2024, dan merealisasikan kegiatan yang telah menjadi program.

“Berdasarkan penyampaian mereka (Dispopar), baru sekitar 11 persen yang terealisasi. Kami minta agar setelah pertemuan ini, penyerapan terus dikebut,” tuturnya.

Pun dengan Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan. Ia menjelaskan setiap OPD masing-masing memiliki kendala dalam penyerapan anggaran secara maksimal.

Baca Juga :  Anggota DPRD Kutim Geram, Dana Pendidikan Dapil 5 Tiba-Tiba Dialihkan ke Dapil 2

Dinas Perkim misalnya, terkendala persoalan pergesaran anggaran yang masih membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan.

“Berdasarkan data yang kami punya, Perkim yang paling banyak kegiatannya. Tapi setelah lebaran nanti, mereka berkomitmen untuk merealisasikan penyerapan anggaran,” sebut politikus Nasional Demokrat (NasDem) itu.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum disebut memiliki 18 item proyek multiyears. DPRD Kutim bakal menjadwalkan kembali pertemuan untuk mempertanyakan sejumlah persoalan maupun kendala dalam penyerapan anggaran.

“Pada pertemuan berikutnya, Kepala Dinas PU harus hadir. Karena banyak pertanyaan yang akan kami sampaikan,” tambahnya. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA