DPRD Bontang Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Distribusi Gas LPG 3 Kilogram

- Editor

Kamis, 4 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang. (int)

i

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang. (int)

DIKSIKU.com, Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang, mengkritisi distribusi gas LPG 3 kilogram yang dinilainya tidak tepat sasaran.

Ia menyebutkan bahwa seharusnya distribusi gas melon sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Bontang, namun kenyataannya kelangkaan masih terjadi, memicu kebingungan di kalangan masyarakat.

“Distribusi LPG 3 kilogram seharusnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah, namun mengapa kelangkaan masih terjadi? Ini menjadi pertanyaan besar,” ujar Bakhtiar saat diwawancarai kemarin.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga menyoroti praktik kalangan atas dan pedagang besar yang masih menggunakan gas melon, meskipun tersedia alternatif lain seperti bright gas 5,5 kilogram yang lebih sesuai untuk mereka.

Baca Juga :  Pemkot Makassar Dorong Percepatan Status BLUD Untuk Semua Puskesmas

Menurutnya, hal ini berkontribusi pada kelangkaan gas yang seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat ekonomi bawah.

“Bright gas 5,5 kilogram itu sudah ada dan ukurannya pun tidak terlalu besar. Seharusnya, kalangan menengah ke atas dan pedagang besar menggunakan gas tersebut, bukan malah bersaing dengan warga kurang mampu untuk mendapatkan gas melon,” tegas Bakhtiar.

Bakhtiar mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk lebih tegas dalam mengawasi distribusi gas LPG 3 kilogram. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat, baik di tingkat distributor maupun agen, untuk memastikan gas melon hanya dijual kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga :  DPRD Bontang Prihatin Anggaran Bantuan Sosial Hanya Rp 1,6 Miliar

“Pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi distribusi gas melon. Jika hanya berdasarkan penyetoran KTP, siapa pun bisa membelinya, termasuk yang seharusnya tidak menggunakan gas ini. Kelangkaan ini kasihan sekali bagi kalangan bawah yang justru lebih membutuhkannya,” tambahnya.

Ia berharap Pemkot Bontang segera memperbaiki mekanisme distribusi dan meningkatkan pengawasan agar gas LPG 3 kilogram benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak.

“Pengawasan harus diperketat untuk mencegah penyalahgunaan, agar distribusi gas sesuai dengan peruntukkannya,” tutup Bakhtiar. (adv)

Loading

Penulis : AS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Legislator Kaltim Minta Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Mahulu
DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:12 WITA

Legislator Kaltim Minta Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Mahulu

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Berita Terbaru