DIKSIKU.com, Bontang – Persoalan klasik seputar ketidaksesuaian data antarlembaga kembali mencuat di ruang legislatif. Anggota Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi, mengangkat keresahannya soal inkonsistensi data yang kerap menjadi biang keladi macetnya perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah.
Dalam pernyataannya, Winardi menilai pemerintah kota belum memiliki fondasi data yang kuat dan seragam. Ia mencontohkan berbagai data krusial misalnya dari aset daerah, angka kemiskinan ekstrem, perkembangan UMKM, hingga kasus stunting, masih simpang siur dan berbeda antar instansi.
“Kadang satu OPD punya data, lembaga lain punya versi berbeda. Bahkan ada data yang mengandalkan pihak luar, hasilnya justru bikin bingung,” ungkapnya, Senin (26/5/2025)
Kondisi ini, lanjutnya, bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut arah kebijakan publik yang bisa meleset jika dibangun di atas data yang keliru.
Ia mengungkapkan salah satu contoh nyata, yakni perbedaan data sektor makanan dan minuman antara Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (DKUMPP) dengan Badan Perencanaan dan Penelitian Daerah (Bapperida). Satu menunjukkan tren naik, yang lain menyatakan cenderung turun.
“Kalau datanya saja tidak sinkron, bagaimana kita bisa pastikan arah program dan anggaran sudah tepat sasaran?” tegasnya.
Winardi menilai sudah saatnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mandiri dalam membangun dan memperbarui basis data internalnya secara rutin. Ketergantungan terhadap lembaga luar harus dikurangi, apalagi jika menyangkut data strategis daerah.
Sebagai jalan keluar, ia mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk mulai berinvestasi membangun infrastruktur database yang terintegrasi. Sistem informasi terpadu antar-OPD diyakini menjadi kunci untuk perencanaan pembangunan yang lebih presisi, efisien, dan berdampak.
“Inilah saatnya Bontang punya satu sumber data resmi yang bisa diandalkan semua pihak,” pungkasnya. (adv)
Penulis : Aldi
Editor : Idhul Abdullah
