DPRD Bontang Minta Kajian Mendalam Sebelum Terapkan Parkir Berbayar di RSUD

- Editor

Jumat, 30 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal. (ist)

i

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Rencana penerapan sistem parkir berbayar di RSUD Taman Husada menjadi perhatian serius bagi Komisi A DPRD Kota Bontang. Para anggota komisi mengingatkan pentingnya kajian menyeluruh dan dialog intensif dengan mitra kerja sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Sekretaris Komisi A, Saeful Rizal, menekankan bahwa pengenaan tarif parkir di fasilitas kesehatan harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan keresahan bagi pasien dan keluarga. Menurutnya, komunikasi formal dengan DPRD sebagai mitra kerja pemerintah sangat diperlukan guna mencari solusi terbaik.

“Peningkatan Pendapatan Asli Daerah memang penting, tapi jangan sampai kebijakan ini malah memberatkan masyarakat yang sedang berjuang di rumah sakit,” ujar Saeful Rizal pada Jumat (30/5/2025).

Ia menyarankan agar pemerintah daerah melakukan kajian dampak dan mekanisme yang jelas agar kebijakan parkir berbayar di RSUD ini tepat sasaran dan dapat diterima oleh publik.

Di sisi lain, Anggota Komisi A, Arfian Arsyad, menyatakan penolakannya terhadap rencana penarikan retribusi parkir di RSUD Taman Husada. Arfian berpendapat, rumah sakit adalah fasilitas pelayanan publik yang seharusnya tidak membebani pasien dan pengunjung dengan biaya tambahan seperti parkir berbayar.

Baca Juga :  Orang Tua Resah Menunggu Seragam Baru, DPRD Bontang Tuntut Kepastian Pemerintah

“Pengunjung rumah sakit, terutama keluarga pasien, sering kali harus keluar masuk berkali-kali dalam sehari. Memberlakukan tarif parkir di sini justru menjadi beban ekstra yang tidak seharusnya,” jelas Arfian.

Politisi Partai Gelora ini menyarankan agar kebijakan parkir berbayar lebih tepat diterapkan di area komersial seperti pusat perbelanjaan dan pasar, bukan di lingkungan rumah sakit yang berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan masyarakat.

Kedua anggota DPRD tersebut sepakat bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek sosial sebelum mengambil keputusan terkait parkir berbayar di RSUD Taman Husada. (adv)

Loading

Penulis : NA

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum
DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov
DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu
DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas
DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa
DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025
DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset
DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terkait

Rabu, 24 September 2025 - 18:04 WITA

DPRD Kaltim Hentikan Mediasi, Tunggakan Gaji RSHD Masuk Jalur Hukum

Selasa, 23 September 2025 - 18:24 WITA

DPRD Kaltim Sampaikan Pandangan Fraksi-Fraksi Terkait Nota Keuangan Pemprov

Selasa, 23 September 2025 - 18:22 WITA

DPRD Kaltim Tegaskan Dukungan Untuk Kepemimpinan Baru di Mahakam Ulu

Selasa, 23 September 2025 - 18:19 WITA

DPRD Kaltim Dorong Optimalisasi Pengelolaan ZIS Lewat Baznas

Senin, 22 September 2025 - 20:00 WITA

DPRD Kaltim Serukan Gotong Royong Lawan Narkoba di Desa

Senin, 22 September 2025 - 19:28 WITA

DPRD Kaltim Gelar Paripurna ke-36, Bahas Revisi Agenda dan Perubahan APBD 2025

Senin, 22 September 2025 - 19:15 WITA

DPRD Kaltim Imbau Pemprov Perketat Kajian Tukar Guling Aset

Senin, 22 September 2025 - 18:09 WITA

DPRD Kaltim Desak Pengawasan Ketat Program Makanan Bergizi Gratis

Berita Terbaru