Tenaga Honorer Terancam Dialihdayakan, DPRD Bontang Minta Pemkot Tinjau Ulang Skema

- Editor

Selasa, 10 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi B DPRD Kota Bontang, Nursalam. (ist)

i

Anggota Komisi B DPRD Kota Bontang, Nursalam. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Rencana Pemerintah Kota Bontang untuk mengalihkan status ratusan tenaga honorer menjadi tenaga alih daya menuai pertanyaan dari DPRD. Anggota Komisi B, Nursalam, menyuarakan keberatannya dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (10/6/2025).

Dalam interupsinya, Nursalam menyoroti adanya surat edaran terkait pengakhiran kontrak bagi tenaga Non ASN yang mengindikasikan kemungkinan penggunaan sistem outsourcing. Ia menyebut kebijakan ini berpotensi bertabrakan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

“Presiden sendiri sudah menyatakan penolakannya terhadap sistem outsourcing. Jadi, jika kita di daerah justru mengarah ke sana, ini jelas tidak sejalan,” ucap Nursalam.

Menurutnya, rencana pengalihan sekitar 250 tenaga honorer ke skema alih daya bukan hanya berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi para pekerja, tapi juga bisa menimbulkan persoalan hukum dan sosial jika tidak disiapkan dengan matang.

Nursalam menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan kebijakan pemerintah kota tetap berada dalam koridor regulasi nasional. Ia mendorong agar pemerintah mencari alternatif solusi, termasuk skema pemberdayaan ekonomi seperti program bantuan usaha bagi tenaga honorer yang terdampak.

“Daripada memaksakan outsourcing yang tidak sejalan dengan kebijakan pusat, lebih baik cari pendekatan lain yang lebih manusiawi dan sesuai aturan,” tegasnya.

Baca Juga :  Dorong Aturan Teknis Penempatan Kerja, Ketua Komisi A DPRD Bontang Desak Wali Kota Terbitkan Perwali

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan bahwa belum ada keputusan pasti terkait penerapan alih daya. Ia menjelaskan bahwa pola kerja yang tengah dibahas masih dalam bentuk kontrak langsung antara tenaga kerja dan masing-masing kepala OPD.

“Bukan outsourcing, tapi lebih kepada perjanjian kerja langsung dengan kepala dinas, tentunya tetap menyesuaikan regulasi yang berlaku,” ujar Neni.

Polemik ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah kota agar lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan terkait tenaga Non ASN, mengingat dampaknya yang cukup luas bagi keberlangsungan hidup para tenaga honorer. (aadv)

Loading

Penulis : NA

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:06 WITA

DPRD Bontang Dukung Penuh Setwan FC Tampil Dominan di Kapolres Cup

Berita Terbaru