SILPA Bengkak, Fraksi PKB Minta Evaluasi Menyeluruh Program Prioritas Pemkot Bontang

- Editor

Selasa, 10 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Fraksi PKB DPRD Bontang ajukan sejumlah rekomendasi dalam rapat kerja yang digelar pada Selasa (10/6), (ist)

i

Fraksi PKB DPRD Bontang ajukan sejumlah rekomendasi dalam rapat kerja yang digelar pada Selasa (10/6), (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Meski Kota Bontang kembali mencatat prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bontang menilai masih banyak pekerjaan rumah dalam pengelolaan anggaran daerah.

Dalam rapat kerja DPRD yang digelar Selasa (10/6/2025), Sekretaris Fraksi PKB, Bonnie Sukardi, menyoroti ketergantungan Pemkot Bontang pada dana transfer pusat. Ia menyebut kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil dibandingkan total pendapatan daerah yang mencapai Rp2,81 triliun.

“PAD memang melebihi target, tetapi proporsinya masih sangat timpang. Kita belum benar-benar mandiri secara fiskal,” ujar Bonnie.

Ia mendorong Pemkot untuk lebih agresif menggali potensi lokal melalui pembenahan sistem retribusi, penguatan BUMD, serta ekspansi basis pajak.

Baca Juga :  Bakhtiar Wakkang Kritik Kinerja Satpol PP Atas Maraknya Peredaran Miras di Bontang

Tak hanya soal penerimaan, Fraksi PKB juga menyoroti efektivitas belanja. Dari total anggaran belanja Rp3,36 triliun, realisasi hanya mencapai 92,74 persen.

Bonnie menilai rendahnya serapan anggaran pada sektor tertentu seperti belanja modal tanah (8,44 persen) dan belanja tak terduga (16,56 persen) sebagai cermin lemahnya pelaksanaan program.

“Minimnya serapan di sektor-sektor itu perlu penjelasan yang konkret. Apakah karena kendala teknis, perizinan, atau persoalan lainnya?” tegasnya.

Lebih lanjut, Fraksi PKB turut menyoroti lonjakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang mencapai Rp282,15 miliar. Angka ini dianggap sebagai tanda adanya perencanaan yang kurang tajam.

Baca Juga :  Wakil Ketua DPRD Bontang Tuntut Anggaran Jelas Untuk Program Pembinaan Atlet Kaltim

Untuk itu, PKB menyampaikan empat poin rekomendasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan ke depan:

  1. Mendorong digitalisasi dalam sistem PAD dan layanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

  2. Memperkuat sistem pengawasan belanja modal agar hasilnya terasa langsung oleh masyarakat.

  3. Menuntut keterbukaan atas alokasi dana hibah dan bansos yang selama ini dinilai rawan penyimpangan.

  4. Mengevaluasi program strategis dalam RKPD agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat kalangan bawah.

“Kami ingin pengelolaan APBD tidak hanya baik di atas kertas, tapi juga menciptakan perubahan nyata di lapangan,” pungkas Bonnie. (adv)

Loading

Penulis : Sdh

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM
DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie
DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik
DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN
DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas
Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat
DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs
DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terkait

Kamis, 31 Juli 2025 - 21:50 WITA

DPRD Kaltim Dorong Pendidikan Berbasis Lokal Untuk Kurangi Ketimpangan SDM

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:43 WITA

DPRD Kaltim Minta Evaluasi Sistem Mitigasi Pasca Kebakaran RSUD AW Syahranie

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:38 WITA

DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Manfaatkan Aset Olahraga dan Fasilitas Publik

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:33 WITA

DPRD Kaltim Desak Aparat Tangani Dugaan Prostitusi di Sekitar IKN

Rabu, 30 Juli 2025 - 21:26 WITA

DPRD Kaltim Soroti Infrastruktur Pertanian Babulu yang Masih Terbatas

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:39 WITA

Kebakaran RSUD AWS, DPRD Kaltim Minta Proteksi Gedung Publik Diperketat

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:33 WITA

DPRD Kaltim Kawal Transformasi Digital Layanan Publik Lewat Kerja Sama Pemprov–Paylabs

Rabu, 30 Juli 2025 - 18:27 WITA

DPRD Kaltim Minta Koperasi Desa Jadi Pusat Ekonomi Produktif

Berita Terbaru