DPRD Bontang Dukung Penghentian Dana BOS Untuk Sekolah Swasta yang Masih Pungut SPP

- Editor

Jumat, 13 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Ubayya Bengawan. (ist)

i

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Ubayya Bengawan. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Ubayya Bengawan, menegaskan pentingnya konsistensi dalam menjalankan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban negara menyediakan pendidikan dasar gratis, termasuk bagi sekolah swasta.

Ia mendukung penuh langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang yang akan mengevaluasi penyaluran dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) bagi sekolah-sekolah swasta.

“Kalau masih ada sekolah yang tetap menarik SPP dari siswa, maka sudah sepatutnya mereka tidak lagi menerima dana BOS, karena itu bertentangan dengan putusan MK,” ujar Ubayya, Jumat (13/6/2025).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Baca Juga :  Hari Lingkungan Hidup, Maming Tegaskan Cinta Lingkungan Bukan Pilihan Tapi Tanggung Jawab Bersama

Ia juga menilai bahwa sekolah swasta yang dikelola yayasan besar atau memiliki kemampuan finansial kuat semestinya bisa mandiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah. Fokus anggaran, lanjutnya, sebaiknya diarahkan pada sekolah swasta menengah ke bawah yang benar-benar memerlukan dukungan operasional.

Sementara itu, Plt Kepala Disdikbud Bontang, Saparudin, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan skema baru dalam penyaluran BOSP. Kebijakan ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan, baik untuk sekolah negeri maupun swasta.

Tiga kategori sekolah akan diterapkan ke depan, yaitu full mandiri, semi-mandiri, dan full cover, tergantung pada apakah sekolah masih memungut biaya dari siswa atau tidak.

Baca Juga :  DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

“Sekolah yang memutuskan tetap mengenakan SPP akan dikategorikan sebagai ‘full mandiri’ dan tidak lagi mendapatkan dana BOS dari pusat maupun daerah,” tegas Saparudin.

Ia juga menambahkan, pemerataan ini tak hanya menyangkut dana operasional, tapi juga insentif guru dan pelatihan peningkatan mutu tenaga pendidik. Tujuannya adalah menciptakan kesetaraan kualitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta di Kota Bontang.

Dengan regulasi baru yang segera dirilis oleh Kemendikbudristek, Pemerintah Kota Bontang siap menerapkan kebijakan ini demi mendukung sistem pendidikan yang lebih adil dan merata. (adv)

Loading

Penulis : Sdh

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Videotron Pemkot Bontang Mulai Sumbang PAD, DPRD Minta Promosi Lebih Agresif
DPRD Bontang Soroti Penebangan Pohon dalam Proyek Drainase Jalan Pattimura
Polemik RKM Bontang Mencuat, DPRD Pastikan Gedung Belum Siap Difungsikan
Fraksi Gerindra DPRD Bontang Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah Untuk Tingkatkan Efektivitas APBD
Fraksi PKB Ingatkan Pemkot Bontang, Opini WTP Bukan Sekadar Prestise
Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perbaikan Tata Kelola Data Tata Ruang di Bontang
DPRD Kota Bontang Soroti Penumpukan Sampah, Fraksi PDI Perjuangan Minta Layanan Dioptimalkan
Harga BBM Jangan Naik, Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Warga

Berita Terkait

Kamis, 25 Juni 2026 - 21:10 WITA

Videotron Pemkot Bontang Mulai Sumbang PAD, DPRD Minta Promosi Lebih Agresif

Rabu, 24 Juni 2026 - 20:56 WITA

DPRD Bontang Soroti Penebangan Pohon dalam Proyek Drainase Jalan Pattimura

Selasa, 23 Juni 2026 - 17:08 WITA

Polemik RKM Bontang Mencuat, DPRD Pastikan Gedung Belum Siap Difungsikan

Senin, 22 Juni 2026 - 20:19 WITA

Fraksi PKB Ingatkan Pemkot Bontang, Opini WTP Bukan Sekadar Prestise

Senin, 22 Juni 2026 - 20:13 WITA

Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perbaikan Tata Kelola Data Tata Ruang di Bontang

Minggu, 21 Juni 2026 - 20:08 WITA

DPRD Kota Bontang Soroti Penumpukan Sampah, Fraksi PDI Perjuangan Minta Layanan Dioptimalkan

Minggu, 21 Juni 2026 - 19:50 WITA

Harga BBM Jangan Naik, Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Warga

Sabtu, 20 Juni 2026 - 19:13 WITA

DPRD Bontang Minta Warga Simpan Kwitansi Tagihan PDAM yang Alami Kenaikan

Berita Terbaru