Kampus Mati Suri, DPRD Bontang Mulai Bahas Opsi Pengambilalihan Pengelolaan Unijaya

- Editor

Senin, 16 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat gabungan Komisi A dan C DPRD Bontang bahas kekisruhan di Universitas Trunajaya, Senin (16/6). (ist)

i

Rapat gabungan Komisi A dan C DPRD Bontang bahas kekisruhan di Universitas Trunajaya, Senin (16/6). (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Kondisi Universitas Trunajaya Bontang (Unijaya) yang tak kunjung menunjukkan tanda-tanda pemulihan kini memicu kemarahan serius dari kalangan legislatif.

Ketidakhadiran Yayasan Unijaya dalam rapat gabungan Komisi A dan C DPRD Bontang, Senin (16/6/2025), dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap krisis pendidikan yang telah membelenggu mahasiswa selama lebih dari setahun.

Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, menyatakan sikap yayasan yang terus menghindar tak hanya tidak etis, tapi juga mencerminkan absennya tanggung jawab moral atas kelangsungan nasib ratusan mahasiswa.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ini bukan urusan teknis lagi. Kita bicara soal masa depan generasi muda yang terancam gagal menyelesaikan pendidikannya karena pengelola kampus menutup diri,” ujar Alfin.

Baca Juga :  Terkendala Syarat, Pansus DPRD Bontang Sebut Tiga Kelurahan Sulit Dimekarkan

Frustrasi dengan situasi yang stagnan, DPRD mulai menjajaki kemungkinan opsi hukum untuk mengalihkan pengelolaan kampus ke lembaga lain yang lebih profesional, selama regulasi memungkinkan.

“Kalau memang ada jalur yang memungkinkan perubahan manajemen, itu harus dipertimbangkan. Mahasiswa tidak boleh terus jadi korban dari kebuntuan ini,” jelasnya.

Alfin juga mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk berhenti bersikap pasif. Ia menilai, Pemkot perlu memprakarsai forum lintas pihak, termasuk menghadirkan langsung yayasan dan perwakilan mahasiswa untuk membongkar kebuntuan yang selama ini tak terselesaikan.

Baca Juga :  Legislator Bontang Faisal FBR Desak Perbaikan Jalan Kampung Selambai : Jangan Tunggu Pusat!

“Kita tidak bisa menunggu pihak yang tak mau hadir. Pemerintah harus berani ambil langkah nyata,” tegasnya.

Di sisi lain, Reswan Ananda, Wakil Ketua Perhimpunan Peduli Hak Mahasiswa Bontang (PPHMB), menyuarakan kekecewaan dari kalangan mahasiswa. Ia menyebut bahwa harapan untuk segera mendapatkan kejelasan kian menipis.

“Kami tidak menuntut lebih. Minimal ada rencana yang jelas. Sampai kapan harus terus menunggu?” ujarnya lirih.

Reswan berharap pemerintah tak lagi hanya berfungsi sebagai penonton atau juru damai, melainkan benar-benar hadir sebagai penyelamat pendidikan yang kini terguncang akibat ketidakjelasan manajemen kampus. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Resmi Umumkan Pemberhentian Mendiang H Maming
DPRD Bontang Sepakati Pembatalan Proyek Multiyears Danau Kanaan
Lepas Atlet Panjat Tebing Kejurprov, Ini Pesan Ketua DPRD Bontang
DPRD Bontang Nilai Skema Sharing Iuran BPJS dengan Perusahaan Masuk Akal, Asal Disertai Regulasi Mengikat
DPRD Bontang Soroti Syarat Gratispol Kesehatan yang Dinilai Saklek
Baru 1.918 Warga Bontang Tercover Program Gratispol, DPRD Minta Kuota 3800 Terpenuhi
DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Berita Terkait

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:39 WITA

DPRD Bontang Resmi Umumkan Pemberhentian Mendiang H Maming

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:28 WITA

DPRD Bontang Sepakati Pembatalan Proyek Multiyears Danau Kanaan

Rabu, 13 Mei 2026 - 22:01 WITA

Lepas Atlet Panjat Tebing Kejurprov, Ini Pesan Ketua DPRD Bontang

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Skema Sharing Iuran BPJS dengan Perusahaan Masuk Akal, Asal Disertai Regulasi Mengikat

Selasa, 12 Mei 2026 - 21:25 WITA

Baru 1.918 Warga Bontang Tercover Program Gratispol, DPRD Minta Kuota 3800 Terpenuhi

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Berita Terbaru

Rapat paripurna anggota DRRD Bontang, Rabu (13/5/2026). (ist)

DPRD Bontang

DPRD Bontang Resmi Umumkan Pemberhentian Mendiang H Maming

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:39 WITA

Rapat paripurna anggota DRRD Bontang, Rabu (13/5/2026). (ist)

DPRD Bontang

DPRD Bontang Sepakati Pembatalan Proyek Multiyears Danau Kanaan

Kamis, 14 Mei 2026 - 10:28 WITA