Legislator Bontang Faisal FBR Desak Perbaikan Jalan Kampung Selambai : Jangan Tunggu Pusat!

- Editor

Senin, 19 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kota Bontang Faisal FBR saat menyampaikan usulannya di Musrembang RPJMD, Senin (19/5). (ist)

i

Anggota DPRD Kota Bontang Faisal FBR saat menyampaikan usulannya di Musrembang RPJMD, Senin (19/5). (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Permasalahan jalan rusak di Kampung Selambai, Kelurahan Loktuan, kembali disuarakan Anggota DPRD Bontang, Faisal FBR. Dalam forum strategis Musrenbang RPJMD Bontang 2025–2029 yang digelar pada Senin (19/5/2025), Faisal mendorong agar pembangunan di kawasan tersebut tidak lagi tersandera oleh status administratif wilayah.

“Ini soal kebutuhan dasar masyarakat. Jangan hanya karena kawasan itu masuk kategori 16 hektare dan jadi urusan pusat, kita lepas tangan,” tegas Faisal di hadapan jajaran pejabat Bappeda Kaltim dan delapan anggota DPRD Provinsi yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Faisal mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya menjalin komunikasi dengan wakil rakyat di tingkat provinsi guna mendorong pengucuran anggaran. Namun, ia menemukan hambatan pada aspek legalitas kewenangan.

“Sudah kami coba komunikasikan dengan dewan provinsi. Tapi OPD terkait menyebut karena luasannya lebih dari 15 hektare, maka itu jadi urusan pemerintah pusat. Padahal program dari pusat juga sudah tidak ada lagi sekarang,” jelasnya dengan nada kecewa.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Bappeda Kaltim, Yuslinado, mengakui bahwa regulasi memang membatasi ruang gerak pemerintah provinsi dalam menangani kawasan seluas itu.

“Kalau berdasarkan SK Wali Kota, kawasan tersebut masuk kategori kumuh dengan luas di atas 15 hektare. Jadi, memang sudah masuk ranah pemerintah pusat, provinsi tidak bisa serta-merta turun tangan,” terang Yuslinado.

Baca Juga :  DPRD Bontang Desak Tindak Lanjut Temuan BPK: Jangan Hanya Bangga Raih WTP

Namun, ia memberikan jalan keluar. Menurutnya, Pemkot Bontang dapat mempertimbangkan revisi terhadap SK penetapan kawasan kumuh agar luasan wilayah bisa dipecah menjadi di bawah 10 hektare.

“Kalau SK-nya bisa diubah, provinsi bisa masuk dengan program-programnya. Minimal kita bisa bantu pembenahan dari sisi kewenangan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Yuslinado menyebutkan ada opsi lain yang bisa ditempuh, yakni melalui skema kerja sama antara pemerintah pusat dan provinsi.

“Memang ini ranah pusat, tapi dengan perjanjian kerja sama, provinsi bisa menjalankan tugas itu. Artinya, masih ada peluang jika kita serius menjajaki opsi tersebut,” tutupnya. (adv)

Loading

Penulis : RE

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Videotron Pemkot Bontang Mulai Sumbang PAD, DPRD Minta Promosi Lebih Agresif
DPRD Bontang Soroti Penebangan Pohon dalam Proyek Drainase Jalan Pattimura
Polemik RKM Bontang Mencuat, DPRD Pastikan Gedung Belum Siap Difungsikan
Fraksi Gerindra DPRD Bontang Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah Untuk Tingkatkan Efektivitas APBD
Fraksi PKB Ingatkan Pemkot Bontang, Opini WTP Bukan Sekadar Prestise
Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perbaikan Tata Kelola Data Tata Ruang di Bontang
DPRD Kota Bontang Soroti Penumpukan Sampah, Fraksi PDI Perjuangan Minta Layanan Dioptimalkan
Harga BBM Jangan Naik, Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Warga

Berita Terkait

Kamis, 25 Juni 2026 - 21:10 WITA

Videotron Pemkot Bontang Mulai Sumbang PAD, DPRD Minta Promosi Lebih Agresif

Rabu, 24 Juni 2026 - 20:56 WITA

DPRD Bontang Soroti Penebangan Pohon dalam Proyek Drainase Jalan Pattimura

Selasa, 23 Juni 2026 - 17:08 WITA

Polemik RKM Bontang Mencuat, DPRD Pastikan Gedung Belum Siap Difungsikan

Senin, 22 Juni 2026 - 20:19 WITA

Fraksi PKB Ingatkan Pemkot Bontang, Opini WTP Bukan Sekadar Prestise

Senin, 22 Juni 2026 - 20:13 WITA

Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perbaikan Tata Kelola Data Tata Ruang di Bontang

Minggu, 21 Juni 2026 - 20:08 WITA

DPRD Kota Bontang Soroti Penumpukan Sampah, Fraksi PDI Perjuangan Minta Layanan Dioptimalkan

Minggu, 21 Juni 2026 - 19:50 WITA

Harga BBM Jangan Naik, Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Warga

Sabtu, 20 Juni 2026 - 19:13 WITA

DPRD Bontang Minta Warga Simpan Kwitansi Tagihan PDAM yang Alami Kenaikan

Berita Terbaru