DPRD Bontang Dorong Pemetaan Kompetensi Pengusaha Lokal untuk Proyek Pupuk Kaltim

- Editor

Jumat, 20 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib,

i

Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib,

DIKSIKU.com, Bontang – Dorongan untuk memperluas ruang partisipasi pengusaha lokal dalam pembangunan pabrik soda ash Pupuk Kaltim semakin menguat. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bontang, Muhammad Sahib, menekankan pentingnya strategi berbasis data untuk memastikan pelaku usaha lokal bisa terlibat aktif, bukan sekadar jadi penonton di tanah sendiri.

Dalam pernyataannya pada Selasa (16/6/2025), Sahib menekankan perlunya pendataan mendalam terhadap anggota Himpunan Pengusaha Lokal Bontang (HPLB) berdasarkan bidang keahlian masing-masing. Ia menilai, langkah tersebut akan mempermudah distribusi pekerjaan sesuai kebutuhan proyek.

“Jangan tunggu proyeknya selesai baru bingung siapa yang bisa ikut. Kalau sejak awal sudah terdata siapa saja yang ahli di bidang mekanikal, sipil, atau pekerjaan ringan seperti pengarsipan, maka ketika ada permintaan, tinggal tunjuk,” jelasnya.

Baca Juga :  DPRD Bontang Tekankan Koperasi Merah Putih Dikelola Profesional, Bukan Sekadar Formalitas

Sahib menggambarkan bagaimana pembagian kerja bisa lebih sistematis. Misalnya, jika dalam pendataan terdapat lima pelaku usaha di bidang mekanikal, lima di bidang sipil, dan lima di bidang dokumentasi, maka sudah ada kerangka partisipasi yang siap digerakkan saat proyek mulai berjalan.

Lebih lanjut, ia mendorong peran aktif Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) sebagai penghubung antara kontraktor proyek dan para pelaku usaha lokal. Menurutnya, Disnaker perlu mengambil peran strategis, termasuk dalam menyampaikan secara langsung daftar potensi usaha lokal kepada pelaksana proyek.

“Disnaker harus menjadi pintu informasi. Jangan sampai pengusaha lokal tidak tahu ada pekerjaan yang bisa mereka ambil bagian. Pemerintah daerah juga wajib hadir sebagai fasilitator,” ucapnya.

Baca Juga :  TPU Lempake Hampir Penuh, DPRD Bontang Minta Perluasan Lahan Pemakaman

Sahib mengingatkan bahwa perusahaan-perusahaan luar yang hendak menjalankan proyek di Bontang terikat kewajiban hukum untuk melapor ke Disnaker. Hal ini, menurutnya, bukan sekadar prosedur administratif, tapi peluang untuk mengontrol dan mengarahkan agar ekonomi lokal mendapat manfaat maksimal.

“Aturannya jelas, semua perusahaan yang masuk harus lapor. Nah, dari situ pemerintah bisa tahu siapa melakukan apa dan bagaimana melibatkan pelaku usaha di sini,” tegasnya.

DPRD Bontang berharap, pembangunan pabrik soda ash tidak hanya berdampak pada skala industri, tetapi juga mampu membuka akses yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kemandirian pengusaha di Bontang.

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru