DPRD Bontang Tekankan Pinjaman Usaha Untuk Eks Honorer Wajib Lewati Verifikasi Ketat

- Editor

Senin, 16 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. (ist)

i

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Langkah Pemerintah Kota Bontang untuk memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga kepada eks tenaga honorer yang terdampak pemutusan kontrak per 30 Juni 2025 menuai sorotan. Di tengah angka pengangguran yang masih tinggi, masyarakat mempertanyakan seberapa efektif program ini dalam menjawab persoalan lapangan kerja.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa tidak semua eks honorer otomatis dapat mengakses fasilitas tersebut. Ia menyebut program ini harus dijalankan dengan mekanisme verifikasi yang ketat agar penyalurannya tepat sasaran.

“Ini bukan dana hibah, jadi tidak bisa asal disalurkan. Calon penerima harus memiliki rencana usaha yang jelas dan proyeksi keuangan yang realistis,” ujar Faizal, Senin (16/6/2025).

Menurutnya, setiap pemohon wajib memenuhi sejumlah kriteria administratif dan legal, termasuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen rencana usaha yang terstruktur. Ia juga mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyalahgunaan dana akan sangat tinggi.

“Pengawasan dari instansi terkait mutlak diperlukan. Jika tidak diawasi, program ini bisa melenceng dari tujuan awalnya,” katanya.

Baca Juga :  Wali Kota Klaim Zero Kemiskinan, DPRD Bontang Minta Program Berlanjut dan Terarah

Faizal menambahkan, program ini sebetulnya merupakan bagian dari dua pendekatan yang sedang disiapkan Pemkot Bontang. Selain pinjaman modal usaha, eks honorer juga diberikan opsi untuk kembali bekerja melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Kedua skema itu, lanjut Faizal, masih dalam tahap finalisasi teknis. Ia berharap pelaksanaannya nanti benar-benar menjadi solusi berkelanjutan, bukan sekadar kebijakan jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan.

“Yang terpenting, bantuan ini tidak hanya simbolik. Harus ada hasil riil, baik dari segi kemandirian ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja,” tegasnya. (adv)

Loading

Penulis : Sdh

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Videotron Pemkot Bontang Mulai Sumbang PAD, DPRD Minta Promosi Lebih Agresif
DPRD Bontang Soroti Penebangan Pohon dalam Proyek Drainase Jalan Pattimura
Polemik RKM Bontang Mencuat, DPRD Pastikan Gedung Belum Siap Difungsikan
Fraksi Gerindra DPRD Bontang Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah Untuk Tingkatkan Efektivitas APBD
Fraksi PKB Ingatkan Pemkot Bontang, Opini WTP Bukan Sekadar Prestise
Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perbaikan Tata Kelola Data Tata Ruang di Bontang
DPRD Kota Bontang Soroti Penumpukan Sampah, Fraksi PDI Perjuangan Minta Layanan Dioptimalkan
Harga BBM Jangan Naik, Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Warga

Berita Terkait

Kamis, 25 Juni 2026 - 21:10 WITA

Videotron Pemkot Bontang Mulai Sumbang PAD, DPRD Minta Promosi Lebih Agresif

Rabu, 24 Juni 2026 - 20:56 WITA

DPRD Bontang Soroti Penebangan Pohon dalam Proyek Drainase Jalan Pattimura

Selasa, 23 Juni 2026 - 17:08 WITA

Polemik RKM Bontang Mencuat, DPRD Pastikan Gedung Belum Siap Difungsikan

Senin, 22 Juni 2026 - 20:19 WITA

Fraksi PKB Ingatkan Pemkot Bontang, Opini WTP Bukan Sekadar Prestise

Senin, 22 Juni 2026 - 20:13 WITA

Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perbaikan Tata Kelola Data Tata Ruang di Bontang

Minggu, 21 Juni 2026 - 20:08 WITA

DPRD Kota Bontang Soroti Penumpukan Sampah, Fraksi PDI Perjuangan Minta Layanan Dioptimalkan

Minggu, 21 Juni 2026 - 19:50 WITA

Harga BBM Jangan Naik, Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Warga

Sabtu, 20 Juni 2026 - 19:13 WITA

DPRD Bontang Minta Warga Simpan Kwitansi Tagihan PDAM yang Alami Kenaikan

Berita Terbaru