DPRD Bontang Tekankan Pinjaman Usaha Untuk Eks Honorer Wajib Lewati Verifikasi Ketat

- Editor

Senin, 16 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. (ist)

i

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Langkah Pemerintah Kota Bontang untuk memberikan pinjaman modal usaha tanpa bunga kepada eks tenaga honorer yang terdampak pemutusan kontrak per 30 Juni 2025 menuai sorotan. Di tengah angka pengangguran yang masih tinggi, masyarakat mempertanyakan seberapa efektif program ini dalam menjawab persoalan lapangan kerja.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan bahwa tidak semua eks honorer otomatis dapat mengakses fasilitas tersebut. Ia menyebut program ini harus dijalankan dengan mekanisme verifikasi yang ketat agar penyalurannya tepat sasaran.

“Ini bukan dana hibah, jadi tidak bisa asal disalurkan. Calon penerima harus memiliki rencana usaha yang jelas dan proyeksi keuangan yang realistis,” ujar Faizal, Senin (16/6/2025).

Menurutnya, setiap pemohon wajib memenuhi sejumlah kriteria administratif dan legal, termasuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dokumen rencana usaha yang terstruktur. Ia juga mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyalahgunaan dana akan sangat tinggi.

“Pengawasan dari instansi terkait mutlak diperlukan. Jika tidak diawasi, program ini bisa melenceng dari tujuan awalnya,” katanya.

Baca Juga :  Pansus DPRD Dorong RPJMD Bontang Jadi Dokumen Pembangunan yang Visioner dan Terukur

Faizal menambahkan, program ini sebetulnya merupakan bagian dari dua pendekatan yang sedang disiapkan Pemkot Bontang. Selain pinjaman modal usaha, eks honorer juga diberikan opsi untuk kembali bekerja melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

Kedua skema itu, lanjut Faizal, masih dalam tahap finalisasi teknis. Ia berharap pelaksanaannya nanti benar-benar menjadi solusi berkelanjutan, bukan sekadar kebijakan jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan.

“Yang terpenting, bantuan ini tidak hanya simbolik. Harus ada hasil riil, baik dari segi kemandirian ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja,” tegasnya. (adv)

Loading

Penulis : Sdh

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:06 WITA

DPRD Bontang Dukung Penuh Setwan FC Tampil Dominan di Kapolres Cup

Berita Terbaru