DIKSIKU.com, Samarinda – Para pimpinan dan anggota DPRD Kalimantan Timur menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Sabtu (13/5/2025) lalu.
Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, sekaligus menyamakan visi pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.
Berbeda dari forum formal biasa, Bimtek kali ini lebih menitikberatkan pada penguatan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta pembahasan awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kolaborasi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah sangat menentukan arah kebijakan. Tanpa itu, pembangunan bisa kehilangan fokus dan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, Jumat (13/6/2025).
Ia menyebut, peran legislatif tidak hanya mengesahkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap program pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif.
Ekti juga menegaskan pentingnya arah pembangunan yang terstruktur dan bertanggung jawab.
“Dengan kemitraan yang kuat dan komitmen terhadap tata kelola yang baik, kita bisa mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional,” ujarnya.
Salah satu sesi penting dalam kegiatan ini menghadirkan Fernando H Siagian, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kementerian Dalam Negeri.
Ia menyoroti pentingnya penyusunan RPJMD yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus mampu menjadi panduan arah pembangunan secara menyeluruh.
“RPJMD perlu disusun secara komprehensif, selaras dengan RPJPD, RPJMN, hingga RPJPN. Konsistensi dokumen perencanaan akan menentukan keberhasilan pembangunan jangka panjang,” kata Fernando.
Lebih lanjut ia menekankan, proses pembangunan harus menyentuh dimensi sosial dan ekonomi masyarakat secara adil.
“Fungsi pengawasan DPRD menjadi kunci. Setiap anggaran harus diarahkan pada kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan efisiensi dan transparansi,” tegasnya.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan akademisi Universitas Respati Yogyakarta, perwakilan Kemendagri, serta pejabat dari Sekretariat DPRD Kaltim.
Para peserta Bimtek aktif berdiskusi dan menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas legislasi dan pengawasan. (adv)
Penulis : Ldy
Editor : Idhul Abdullah
