DIKSIKU.com, Bontang –Dukungan terhadap pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) di Kota Bontang ditegaskan Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib.
Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tersebut didahului dengan kejelasan status lahan dan koordinasi lintas instansi guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Sahib menilai Koperasi Merah Putih merupakan program strategis pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat. Karena itu, menurutnya, seluruh pihak perlu mendukung realisasi program tersebut dengan tetap mengedepankan aspek administrasi dan legalitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya sangat mendukung pembangunan Koperasi Merah Putih di Kota Bontang sebagai program percepatan pembangunan,” ujar Sahib, Sabtu (20/6/2026).
Pernyataan itu sekaligus meluruskan anggapan yang berkembang bahwa dirinya menolak pembangunan KMP di Bontang. Ia menegaskan, kritik yang disampaikan sebelumnya bukan ditujukan pada program tersebut, melainkan pada pentingnya memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan.
Menurut Sahib, pemerintah daerah perlu lebih aktif berkoordinasi dengan pihak terkait sebelum pembangunan dimulai. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tidak ada persoalan administratif maupun hukum yang muncul setelah proyek berjalan.
“Saya mempertegas bahwa kemarin saya bukan menolak. Yang saya sampaikan adalah perlunya pemerintah aktif berkoordinasi terkait pembangunan Koperasi Merah Putih,” katanya.
Ia menjelaskan, pembangunan fasilitas yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat harus memiliki landasan hukum yang jelas, termasuk menyangkut kepemilikan dan pemanfaatan lahan yang digunakan.
Karena itu, Komisi C DPRD Bontang mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk melakukan verifikasi dan koordinasi secara menyeluruh terkait status lahan sebelum pembangunan direalisasikan.
“Dalam hal ini, kami mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk berkoordinasi terkait status lahan yang digunakan untuk pembangunan tersebut,” jelasnya.
Sahib berharap komunikasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dapat berjalan optimal sehingga program Koperasi Merah Putih dapat terlaksana tanpa hambatan.
Dengan kepastian legalitas lahan serta koordinasi yang matang, ia meyakini program tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung agenda pembangunan nasional.
“Tujuan program ini sangat baik untuk penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, kita ingin pelaksanaannya juga berjalan baik dan tidak menimbulkan persoalan di masa mendatang,” pungkasnya. (Adv)
Penulis : Upi
Editor : Idhul Abdullah
