Fasilitas Rusak, DPRD Bontang Geram: Jangan Biarkan Tenaga Kesehatan Urunan

- Editor

Senin, 7 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi A DPRD Bontang kunjungan kerja ke Puskesmas Bontang Selatan I, Senin (7/7). (ist)

i

Komisi A DPRD Bontang kunjungan kerja ke Puskesmas Bontang Selatan I, Senin (7/7). (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Kondisi infrastruktur layanan kesehatan di Bontang kembali menjadi perhatian. Saat melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Bontang Selatan I, Senin (7/7/2025), Sekretaris Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal, menegaskan bahwa segala bentuk perbaikan fasilitas seharusnya menjadi tanggung jawab anggaran pemerintah, bukan dibebankan ke pegawai.

“Tidak adil kalau petugas kesehatan harus pakai dana pribadi untuk menambal kekurangan di fasilitas umum. Ini tanggung jawab negara,” tegas Saeful.

Ia meminta agar pihak puskesmas segera menyusun proposal kebutuhan dan menyampaikannya secara berjenjang, mulai dari kepala puskesmas ke Dinas Kesehatan, lalu diteruskan ke DPRD untuk dimasukkan dalam pembahasan anggaran.

Baca Juga :  Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Menurutnya, jika fasilitas fisik seperti bangunan, atap, atau ruang pelayanan tidak layak, maka pelayanan kepada masyarakat pasti ikut terdampak.

“Kita tidak bisa menuntut tenaga kesehatan bekerja optimal kalau kondisi di lapangan tidak mendukung. Gedung bocor, gaji tertunda, atau golongan belum naik, semua itu memengaruhi semangat kerja,” ujarnya.

Baca Juga :  Raperda Wakaf Produktif Selesai, Bontang Siap Maksimalkan Potensi Aset Wakaf

Kondisi memprihatinkan sempat disampaikan oleh Kepala Tata Usaha Puskesmas Bontang Selatan I, Irma Damayanti. Ia menyebutkan bahwa salah satu puskesmas lainnya, yakni Bontang Utara I, mengalami kebocoran pada bagian atap, yang mengganggu aktivitas layanan kepada warga.

DPRD pun langsung merespons dengan meminta agar pengajuan resmi segera diajukan, sehingga perbaikan dapat diakomodasi melalui anggaran perubahan.

“Jangan sampai kerusakan fasilitas dibiarkan sampai mengganggu layanan dasar. Ini harus kita tangani cepat,” pungkas Saeful. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru