DIKSIKU.com, Bontang – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Bontang mengingatkan Pemerintah Kota Bontang agar tidak menjadikan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai sekadar capaian prestise dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Bontang dari Fraksi PKB, Bonnie Sukardi, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD.
Menurut Bonnie, opini WTP memang patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
“Prestasi ini jangan hanya berhenti pada aspek administrasi dan kepatuhan. Yang lebih penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan yang baik itu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Minggu (21/6/2026).
Partai Kebangkitan Bangsa menilai kualitas tata kelola keuangan daerah seharusnya berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memastikan setiap kebijakan dan program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan warga.
Bonnie menyebut sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian, mulai dari peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kesenjangan sosial, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP akan lebih bermakna apabila diikuti dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan percepatan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kota Bontang.
“Penghargaan ini harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan,” katanya.
Fraksi PKB berharap capaian tersebut dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan yang lebih responsif, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (Adv)
Penulis : Upi
Editor : Idhul Abdullah
