Makassar Siap Hadapi Pemeriksaan BPK, Pj Sekda Pastikan Semua Dokumen Tersedia

- Editor

Selasa, 3 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

enjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan R Adnan. (ist)

i

enjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan R Adnan. (ist)

DIKSIKU.com, Makassar – Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan R Adnan, memimpin rapat koordinasi di Balai Kota Makassar pada Senin (2/12/2024) untuk menindaklanjuti surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mengenai pemeriksaan laporan keuangan Pemkot Makassar tahun 2024.

Irwan menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan untuk memastikan semua dokumen yang diminta oleh BPK lengkap dan dapat segera dipenuhi.

“Kami melakukan koordinasi untuk mengevaluasi sejauh mana dokumen-dokumen yang diperlukan sudah siap dan mengantisipasi potensi masalah yang mungkin muncul,” ujarnya pada Selasa (3/12/2024).

Pj Sekda juga menegaskan pentingnya proses yang responsif dalam menghadapi pemeriksaan BPK, khususnya terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024.

“Kami pastikan bahwa tidak ada kendala dalam pemeriksaan kali ini. Semua pihak harus siap, terutama dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan,” tegas Irwan.

Lebih lanjut, Irwan meminta seluruh Perusahaan Milik Daerah (Perumda) Makassar untuk segera menyelesaikan laporan, termasuk laporan rugi-laba yang sudah diaudit.

Baca Juga :  DPRD Kutim Siap Jadi Garda Terdepan Selesaikan Konflik Hubungan Industrial

“Saya sudah mengingatkan lebih awal agar semua dokumen siap. Jika ada masalah, sebaiknya diselesaikan lebih cepat,” tambahnya.

Irwan juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dijadwalkan dalam waktu dekat untuk memastikan kelancaran proses pemeriksaan.

“Kami masih fokus pada lingkup sekretariat, setelah itu koordinasi dengan OPD akan segera dilakukan,” tutupnya. (adv)

Penulis : Azran

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA