DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, menyayangkan sikap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dinilai tidak gentle dalam menghadapi persoalan yang ada.
Pasalnya, sudah dua kali kepala Dinas PU tidak memenuhi undangan rapat yang dilayangkan DPRD Kutim untuk dimintai keterangan perihal tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Dinas PU.
“Ini harus menjadi renungan dan evaluasi bagi pejabat-pejabat yang sering tidak menghadiri rapat,” jelasnya kepada awak media beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Faizal menambahkan, DPRD Kutim mengundang organisasi perangkat daerah (OPD) yang memang memiliki Silpa tertinggi, termasuk Dinas PU Kutai Timur.
“Di Dinas PU itu terdapat sekitar Rp 423 miliar. Dari Rp 1,9 triliun yang digelontorkan, hanya Rp 1,5 triliun yang terserap,” ucapnya.
Kata dia, pemanggilan rapat bagi kepala dinas tentu bukan sebagai ajang penghakiman. Namun untuk mempertanyakan terjadinya Silpa, apalagi nilainya tak tanggung-tanggung.
Menurut Faizal, semuanya harus diperjelas terkait kendala dan hambatan dalam penyerapan. Apalagi menyangkut kemajuan pembangunan Kutai Timur.
“Harus memberi penjelasan kenapa Silpa bisa terjadi. Justru itu kami panggil dalam rapat untuk dibahas bersama dan mencari solusi. Supaya tidak terulang di penganggaran berikutnya. Dan jangan juga mengutus perwakilan yang tidak memiliki kapasitas dan tidak paham untuk memberi penjelasan,” tuturnya.
Dirinya menekankan, ke depannya tidak ada lagi kejadian serupa. Pasalnya upaya pembangunan yang akan direncanakan tentu tidak berjalan dengan baik ketika eksekutif dan legislatif tidak sinkron. Karena keduanya sama-sama memiliki peran dalam memajukan pembangunan.
“Justru itu harus dilakukan sinergi dalam setiap langkah pembangunan. Jangan cuma dipanggil rapat, lalu tidak hadir,” tambahnya. (adv)
Penulis : NS
Editor : Idhul Abdullah
