Saeful Rizal Nilai WFA Bukan Solusi Untuk Kota Kecil Seperti Bontang

- Editor

Senin, 30 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal. (ist)

i

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Gagasan kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) yang digaungkan melalui Peraturan Menpan-RB Nomor 4 Tahun 2025 ternyata tak selalu cocok untuk setiap daerah. Di Bontang, pendekatan tersebut justru dinilai kurang relevan dan tidak menjawab kebutuhan riil pelayanan publik.

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal, mendukung sikap Pemerintah Kota yang memilih untuk tidak mengadopsi skema kerja fleksibel secara menyeluruh.

Menurutnya, konteks Bontang sebagai kota kecil dengan mobilitas antarwilayah yang sangat terjangkau membuat sistem WFA tak mendesak untuk diterapkan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau kita bicara Jakarta, wajar WFA dibutuhkan karena kemacetan dan jarak yang jauh. Tapi Bontang? Wilayahnya kecil, aksesnya mudah, dan pelayanan publik tetap bisa dijalankan dengan efektif secara langsung,” ujar Saeful, Senin (30/6/2025).

Baca Juga :  Legislator Bontang Dorong Event Domino Nasional Digelar di Kota Taman

Ia menjelaskan bahwa selama ini kinerja ASN di Bontang sudah menunjukkan fleksibilitas tinggi, bahkan banyak kegiatan dilaksanakan di luar jam kerja, termasuk secara daring dan di hari libur.

“Tidak ada alasan kuat menerapkan WFA sebagai sistem rutin. Apalagi mobilitas pegawai ke Bontang Lestari pun selama ini berjalan lancar,” katanya.

Meski begitu, Saeful tetap membuka ruang penerapan WFA dalam kondisi tertentu, misalnya saat terjadi bencana, keperluan keluarga mendesak, atau optimalisasi teknologi dalam tugas-tugas tertentu.

Baca Juga :  Faisal FBR Desak Revitalisasi Pujasera Selambai Untuk Dukung Visi Wisata Kota Bontang

“Asal bersifat situasional dan diawasi, WFA bisa dimanfaatkan. Tapi jangan sampai dijadikan sistem tetap, karena bisa berdampak pada menurunnya kualitas layanan,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan agar Pemerintah Kota tetap membangun komunikasi dua arah dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan keberatan atau penyesuaian kebijakan. Hal ini penting agar daerah tidak dianggap mengabaikan regulasi, namun mampu menunjukkan argumentasi berbasis kondisi lokal.

“Jangan sekadar menolak, tapi tunjukkan alasannya. Koordinasi tetap penting supaya pusat paham bahwa kebijakan nasional tak selalu cocok di semua wilayah,” tutupnya. (adv)

Loading

Penulis : Sdh

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

Videotron Pemkot Bontang Mulai Sumbang PAD, DPRD Minta Promosi Lebih Agresif
DPRD Bontang Soroti Penebangan Pohon dalam Proyek Drainase Jalan Pattimura
Polemik RKM Bontang Mencuat, DPRD Pastikan Gedung Belum Siap Difungsikan
Fraksi Gerindra DPRD Bontang Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah Untuk Tingkatkan Efektivitas APBD
Fraksi PKB Ingatkan Pemkot Bontang, Opini WTP Bukan Sekadar Prestise
Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perbaikan Tata Kelola Data Tata Ruang di Bontang
DPRD Kota Bontang Soroti Penumpukan Sampah, Fraksi PDI Perjuangan Minta Layanan Dioptimalkan
Harga BBM Jangan Naik, Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Warga

Berita Terkait

Kamis, 25 Juni 2026 - 21:10 WITA

Videotron Pemkot Bontang Mulai Sumbang PAD, DPRD Minta Promosi Lebih Agresif

Rabu, 24 Juni 2026 - 20:56 WITA

DPRD Bontang Soroti Penebangan Pohon dalam Proyek Drainase Jalan Pattimura

Selasa, 23 Juni 2026 - 17:08 WITA

Polemik RKM Bontang Mencuat, DPRD Pastikan Gedung Belum Siap Difungsikan

Senin, 22 Juni 2026 - 20:19 WITA

Fraksi PKB Ingatkan Pemkot Bontang, Opini WTP Bukan Sekadar Prestise

Senin, 22 Juni 2026 - 20:13 WITA

Fraksi PDI Perjuangan Dorong Perbaikan Tata Kelola Data Tata Ruang di Bontang

Minggu, 21 Juni 2026 - 20:08 WITA

DPRD Kota Bontang Soroti Penumpukan Sampah, Fraksi PDI Perjuangan Minta Layanan Dioptimalkan

Minggu, 21 Juni 2026 - 19:50 WITA

Harga BBM Jangan Naik, Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Lindungi Daya Beli Warga

Sabtu, 20 Juni 2026 - 19:13 WITA

DPRD Bontang Minta Warga Simpan Kwitansi Tagihan PDAM yang Alami Kenaikan

Berita Terbaru