Saeful Rizal Nilai WFA Bukan Solusi Untuk Kota Kecil Seperti Bontang

- Editor

Senin, 30 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal. (ist)

i

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Gagasan kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) yang digaungkan melalui Peraturan Menpan-RB Nomor 4 Tahun 2025 ternyata tak selalu cocok untuk setiap daerah. Di Bontang, pendekatan tersebut justru dinilai kurang relevan dan tidak menjawab kebutuhan riil pelayanan publik.

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal, mendukung sikap Pemerintah Kota yang memilih untuk tidak mengadopsi skema kerja fleksibel secara menyeluruh.

Menurutnya, konteks Bontang sebagai kota kecil dengan mobilitas antarwilayah yang sangat terjangkau membuat sistem WFA tak mendesak untuk diterapkan.

“Kalau kita bicara Jakarta, wajar WFA dibutuhkan karena kemacetan dan jarak yang jauh. Tapi Bontang? Wilayahnya kecil, aksesnya mudah, dan pelayanan publik tetap bisa dijalankan dengan efektif secara langsung,” ujar Saeful, Senin (30/6/2025).

Baca Juga :  Muhammad Irfan Apresiasi Skema Pemkot Bontang Selamatkan Nasib Honorer

Ia menjelaskan bahwa selama ini kinerja ASN di Bontang sudah menunjukkan fleksibilitas tinggi, bahkan banyak kegiatan dilaksanakan di luar jam kerja, termasuk secara daring dan di hari libur.

“Tidak ada alasan kuat menerapkan WFA sebagai sistem rutin. Apalagi mobilitas pegawai ke Bontang Lestari pun selama ini berjalan lancar,” katanya.

Meski begitu, Saeful tetap membuka ruang penerapan WFA dalam kondisi tertentu, misalnya saat terjadi bencana, keperluan keluarga mendesak, atau optimalisasi teknologi dalam tugas-tugas tertentu.

Baca Juga :  DPRD Bontang Minta Kajian Mendalam Sebelum Terapkan Parkir Berbayar di RSUD

“Asal bersifat situasional dan diawasi, WFA bisa dimanfaatkan. Tapi jangan sampai dijadikan sistem tetap, karena bisa berdampak pada menurunnya kualitas layanan,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan agar Pemerintah Kota tetap membangun komunikasi dua arah dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan keberatan atau penyesuaian kebijakan. Hal ini penting agar daerah tidak dianggap mengabaikan regulasi, namun mampu menunjukkan argumentasi berbasis kondisi lokal.

“Jangan sekadar menolak, tapi tunjukkan alasannya. Koordinasi tetap penting supaya pusat paham bahwa kebijakan nasional tak selalu cocok di semua wilayah,” tutupnya. (adv)

Loading

Penulis : Sdh

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru