DIKSIKU.com, Bontang – Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Yusuf, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak abai terhadap persoalan sosial masyarakat, khususnya di sektor kesehatan.
Menurutnya, pelayanan kesehatan menyangkut kebutuhan dasar warga yang tidak bisa ditunda maupun dipersulit dengan aturan administrasi yang kaku.
Terutama terkait program kesehatan Gratispol yang hingga kini baru mengakomodasi 1.918 warga dari total kuota 3.800 penerima untuk Kota Bontang. Rendahnya cakupan tersebut disebut dipengaruhi oleh persyaratan administrasi yang ketat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jangan sampai timbul gejolak di kemudian hari. Apalagi urusan sakit tidak bisa diprediksi. Hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan pemerintah,” ujar Yusuf, Senin (11/5/2026).
Menurut politisi PKB ini, pemerintah tidak bisa hanya berpatokan pada aturan administratif semata. Sebab, ketika masyarakat berada dalam kondisi sakit, yang dibutuhkan adalah kepastian pelayanan, bukan prosedur yang berbelit.
“Saran saya, sebaiknya dari sekarang dipikirkan langkah antisipasi untuk kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia juga menilai perlu ada kebijakan yang lebih fleksibel dalam menyikapi persoalan kesehatan warga. Sebab, dalam kondisi darurat, masyarakat cenderung mengabaikan aturan demi mendapatkan penanganan medis.
“Saya rasa ada kebijakan yang harus diambil. Karena kalau sudah sakit, semua aturan bisa dilanggar. Apalagi yang membuat aturan juga manusia, bukan mesin,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah provinsi dapat mengevaluasi kebijakan maupun persyaratan program kesehatan agar tidak terlalu kaku dalam implementasinya di lapangan.
Selain menyinggung program Gratispol, Yusuf juga mengingatkan soal potensi kekurangan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp1,2 miliar yang harus segera diantisipasi pemerintah daerah.
Menurutnya, persoalan anggaran kesehatan tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Ia khawatir jika tidak disiapkan sejak sekarang, pemerintah akan kewalahan ketika kebutuhan pelayanan meningkat.
“Jangan sampai nanti kewalahan. Hal seperti ini harus dipikirkan dari sekarang,” pungkasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Bontang, Bahktiar Mabe, sebelumnya mengungkapkan bahwa program Gratispol saat ini sangat selektif dalam memverifikasi usulan peserta dari daerah. Padahal, kata dia, seluruh data calon penerima telah dikirimkan Pemkot Bontang ke pemerintah provinsi. Namun, yang disetujui baru 1.918 peserta.
“Sulit, karena jika tidak sakit, tidak diproses. Sebaliknya, jika sudah sakit dan berada di rumah sakit atau puskesmas, baru diproses. Ini yang menjadi persoalan dalam program kesehatan Gratispol,” ungkap Bahktiar. (adv)
Penulis : Sena
Editor : Idhul Abdullah
