Perkuat Keamanan, Ketua DPRD Kutim Dorong Pengaktifan Pos Keamanan di Setiap RT

- Editor

Jumat, 26 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kutim Joni. (ist)

i

Ketua DPRD Kutim Joni. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Dalam upaya mencegah tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, dan kejahatan lainnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Joni, menekankan pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah tersebut.

Joni mengusulkan agar setiap RT memiliki pos keamanan. “Kalau dulu sih, di lingkungan RT itu harus punya inisiatif paling tidak ada pos keamanan. Ini sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ucapnya.

Dengan adanya pos keamanan, komunikasi dan koordinasi antar warga dalam mengatasi persoalan keamanan menjadi lebih mudah dan efektif untuk menangkal kejahatan.

Lebih lanjut, Joni menekankan agar pos keamanan diaktifkan kembali di setiap RT. Untuk daerah pedesaan, pembangunan pos dapat menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD).

“Saran aja, untuk di wilayah setiap RT itu aktifkan pos jaganya. Kalau di kampung itu dibangunkan dari anggaran dana desa. Dan mereka kalau malam itu patroli,” ujarnya.

Situasi di Sangatta juga menjadi perhatian khusus Joni. “Kalau ada keluhan seperti itu di daerah Sangatta ini memang harus ada pos jaga, karena di kota ini luar biasa. Sangatta ini memang marak, paling tidak kita jaga lingkungan kita di RT dulu,” tegas Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Baca Juga :  DWP Makassar Rayakan HUT ke-25, Fokus Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045

Selain itu, Joni juga menghimbau seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

“Kami berharap agar pemerintah daerah dapat mendukung inisiatif warga dalam membangun dan mengaktifkan kembali pos-pos keamanan di setiap RT. Tak lupa dihimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan sekitar,” tandasnya.

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA