Dewan Kutim Desak Pemerintah Reformasi Pendaftaran Beasiswa Untuk Atasi Masalah Internet

- Editor

Sabtu, 25 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Masalah teknologi dan jaringan internet yang kurang memadai, kini menjadi salah satu penghalang utama bagi pelajar di daerah pelosok Kutai Timur (Kutim) dalam memperoleh beasiswa.

Anggota DPRD Kutim, Agusriansyah Ridwan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi ini yang menghambat akses pendidikan bagi siswa di wilayah-wilayah terpencil.

Walaupun pemerintah daerah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 21,75 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program beasiswa jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), pelajar di daerah pelosok sering kali mengalami kesulitan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Masalah utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses internet. Banyak pelajar yang tinggal di daerah terpencil tidak dapat terdaftar dalam database penerima beasiswa karena masalah jaringan,” jelas Agusriansyah Ridwan.

Baca Juga :  Atasi Kekurangan Nakes, Ketua DPRD Kutim Dorong Beasiswa Perusahaan Fokus Pada Kedokteran

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa solusi nyata dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

“Kami berharap pemerintah dapat mencari cara efektif untuk memperbaiki masalah teknologi dan internet, sehingga pelajar di daerah pelosok tidak lagi terhambat dalam mengakses beasiswa,” tambahnya.

Ia juga menyoroti perlunya reformasi dalam proses pendaftaran beasiswa. “Idealnya, pendaftaran beasiswa harus dilakukan di sekolah masing-masing, sehingga verifikasi pelajar dapat dilakukan langsung untuk memastikan kelayakan mereka dalam menerima bantuan,” ujarnya.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kutim Harap Pemda Optimalkan Pencegahan Kekerasan Seksual Anak

Meskipun pendaftaran beasiswa bisa dilakukan secara manual, akses internet tetap menjadi elemen krusial dalam pengelolaan data dan pendaftaran.

Menanggapi kekhawatiran tentang potensi nepotisme dalam proses pemberian beasiswa, Agusriansyah menegaskan bahwa semua pengajuan beasiswa harus mengikuti kriteria yang telah ditetapkan.

“Beasiswa ini dirancang untuk terbuka bagi semua pelajar. Proses seleksi harus transparan dan adil, tanpa adanya praktek nepotisme,” tambahnya.

Dengan permasalahan yang ada, Agusriansyah Ridwan mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mencari solusi agar seluruh pelajar di Kutim dapat menikmati manfaat dari program beasiswa secara merata. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA