Tingkatkan Kesempatan Kerja, Agus Haris Dorong BLKI Dikelola Pemkot Bontang

- Editor

Minggu, 18 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

UPTD BLKI Kota Bontang. (int)

i

UPTD BLKI Kota Bontang. (int)

DIKSIKU.com, Bontang – Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelatihan kerja di Bontang, anggota DPRD Bontang Agus Haris mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk mengambil alih pengelolaan Badan Latihan Kerja Industri (BLKI) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Agus, BLKI saat ini dikelola oleh Pemprov Kaltim, namun ia merasa bahwa pengelolaan tersebut kurang optimal, karena tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja lokal di Bontang.

Dalam pernyataan yang disampaikan, Agus Haris menekankan pentingnya pengelolaan BLKI secara lokal oleh Pemkot Bontang.

Ia berargumen bahwa dengan pengelolaan lokal, Pemkot Bontang akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan masyarakat dan dapat merancang program pelatihan yang lebih relevan.

Baca Juga :  Pemulihan Pasca Banjir di Kelurahan Katimbang, Lurah Alfian Mudhary Cek Kondisi Warga

“Pengelolaan langsung oleh Pemkot Bontang akan memungkinkan penyesuaian program pelatihan dengan kebutuhan spesifik pasar kerja di sini,” ujar Agus.

Agus menilai bahwa pengalihan pengelolaan BLKI ke Pemkot Bontang akan memudahkan koordinasi antara lembaga pelatihan dan perusahaan-perusahaan besar di kota tersebut.

Hal tersebut akan memungkinkan penyesuaian program pelatihan dan sertifikasi yang lebih sesuai dengan jenis pekerjaan yang tersedia.

“Dengan komunikasi langsung antara BLKI dan perusahaan, pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, sehingga meningkatkan peluang kerja bagi warga lokal,” tambahnya.

Baca Juga :  DPRD Bontang Usulkan Pasal Khusus agar KMP dan MBG Bisa Manfaatkan Aset Daerah

Ia juga menyoroti pentingnya sertifikasi dalam proses perekrutan tenaga kerja. Sertifikasi yang relevan dapat mempercepat kesempatan para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar.

“Sertifikasi yang sesuai dengan bidang keahlian akan memberi keuntungan bagi para pencari kerja dalam mendapatkan posisi yang diinginkan,” kata Agus.

Dengan usulan ini, Agus Haris berharap Pemkot Bontang dapat lebih responsif dalam merespons tuntutan pasar kerja, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.

Ia yakin bahwa pengelolaan langsung oleh Pemkot akan membawa perubahan positif dalam pelatihan dan sertifikasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. (adv)

Loading

Penulis : AS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru