DIKSIKU.com, Bontang – Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelatihan kerja di Bontang, anggota DPRD Bontang Agus Haris mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk mengambil alih pengelolaan Badan Latihan Kerja Industri (BLKI) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Agus, BLKI saat ini dikelola oleh Pemprov Kaltim, namun ia merasa bahwa pengelolaan tersebut kurang optimal, karena tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja lokal di Bontang.
Dalam pernyataan yang disampaikan, Agus Haris menekankan pentingnya pengelolaan BLKI secara lokal oleh Pemkot Bontang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia berargumen bahwa dengan pengelolaan lokal, Pemkot Bontang akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan masyarakat dan dapat merancang program pelatihan yang lebih relevan.
“Pengelolaan langsung oleh Pemkot Bontang akan memungkinkan penyesuaian program pelatihan dengan kebutuhan spesifik pasar kerja di sini,” ujar Agus.
Agus menilai bahwa pengalihan pengelolaan BLKI ke Pemkot Bontang akan memudahkan koordinasi antara lembaga pelatihan dan perusahaan-perusahaan besar di kota tersebut.
Hal tersebut akan memungkinkan penyesuaian program pelatihan dan sertifikasi yang lebih sesuai dengan jenis pekerjaan yang tersedia.
“Dengan komunikasi langsung antara BLKI dan perusahaan, pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, sehingga meningkatkan peluang kerja bagi warga lokal,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sertifikasi dalam proses perekrutan tenaga kerja. Sertifikasi yang relevan dapat mempercepat kesempatan para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar.
“Sertifikasi yang sesuai dengan bidang keahlian akan memberi keuntungan bagi para pencari kerja dalam mendapatkan posisi yang diinginkan,” kata Agus.
Dengan usulan ini, Agus Haris berharap Pemkot Bontang dapat lebih responsif dalam merespons tuntutan pasar kerja, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.
Ia yakin bahwa pengelolaan langsung oleh Pemkot akan membawa perubahan positif dalam pelatihan dan sertifikasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. (adv)
Penulis : AS
Editor : Idhul Abdullah
