DIKSIKU.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengambil langkah tegas dengan membatalkan izin umrah yang diajukan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin.
Keputusan tersebut diambil menjelang akhir tahun, yang menurut Wali Kota, merupakan periode penting yang memerlukan perhatian penuh dari pejabat pemerintah daerah.
“Keputusan saya untuk membatalkan izin umrah ini diambil karena pada akhir tahun, ada banyak pekerjaan penting yang harus segera diselesaikan,” kata Danny, sapaan akrab Ramdhan Pomanto, dalam keterangannya pada Jumat (27/12/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wali Kota menyatakan bahwa pergi umrah di akhir tahun bisa mengganggu jalannya pemerintahan, terutama di posisi Sekretaris Daerah yang memegang banyak tugas penting.
Menurut Danny, akhir tahun adalah waktu yang penuh dengan pekerjaan administratif, salah satunya adalah tanda tangan pejabat untuk dokumen-dokumen penting, termasuk pencairan anggaran.
“Banyak dokumen yang membutuhkan tanda tangan pejabat yang berwenang. Ketidakhadiran mereka bisa membuat pekerjaan terbengkalai,” jelas Danny.
Meskipun Kepala Dinas Pendidikan, Muhyiddin, mengaku sudah mendapat izin dari Pj Sekda Irwan Adnan, Danny menegaskan bahwa izin tersebut tidak sah tanpa persetujuan langsung darinya sebagai Wali Kota.
“Saya membatalkan izin tersebut karena banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Informasi yang diterima Wali Kota menyebutkan bahwa Muhyiddin akan kembali dari tanah suci pada 8 Januari 2025. Namun, Danny menyarankan agar pekerjaan yang terbengkalai diselesaikan setelah pejabat tersebut kembali ke tanah air.
“Biarkan dia pulang dulu, baru setelah itu kita selesaikan pekerjaan yang tertunda,” ujar Wali Kota Makassar.
Dengan langkah ini, Wali Kota Danny mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas, terutama pada akhir tahun ketika banyak urusan penting yang memerlukan perhatian penuh dari pejabat terkait.
Keputusan untuk membatalkan izin tersebut diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi seluruh pejabat untuk lebih memperhatikan prioritas pekerjaan demi kelancaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. (adv)
Penulis : Azran
Editor : Idhul Abdullah
