Dewan Bontang Soroti Bantuan Modal Disnaker: Jangan Sekadar Bagi-Bagi, Harus Ada Pembinaan

- Editor

Kamis, 10 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Arfian Arsyad. (ist)

i

Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Arfian Arsyad. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Program bantuan modal usaha yang diluncurkan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang menuai perhatian dari kalangan legislatif. Anggota Komisi A DPRD Kota Bontang, Arfian Arsyad, menyambut baik inisiatif ini, namun mengingatkan agar pelaksanaannya tidak berhenti sebatas formalitas seremonial.

Sebanyak 150 pencari kerja menerima bantuan yang difokuskan kepada kelompok rentan ekonomi, seperti pelaku UMKM, penyandang disabilitas, serta keluarga dari tenaga kerja yang telah meninggal dunia. Arfian menilai langkah ini sebagai respons yang relevan terhadap kondisi sosial ekonomi saat ini.

“Pemerintah hadir saat rakyat butuh, itu poin utamanya. Tapi kita juga tak bisa asal bantu tanpa arah. Yang dibutuhkan bukan cuma uang, tapi pembinaan,” ujarnya, Kamis (10/7/2025).

Baca Juga :  Posisi Wakil Ketua Lowong, DPRD Bontang Tunggu Restu PDIP

Politisi Partai Gelora itu menilai, dalam situasi ekonomi yang masih bergejolak, program pemberdayaan berbasis modal usaha bisa menjadi alat efektif untuk mendorong kemandirian masyarakat. Namun, ia menggarisbawahi bahwa efektivitas program semacam ini sangat tergantung pada keberlanjutan dan pengawasan.

“Jangan sampai bantuan ini hanya jadi pelengkap laporan kegiatan. Harus ada upaya pendampingan, pelatihan, hingga evaluasi berkala. Kalau tidak, potensi gagal akan besar,” tegasnya.

Arfian juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan besaran bantuan. Ia mengingatkan agar kebijakan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, agar tidak membebani APBD dan program tetap berkelanjutan.

Baca Juga :  DPRD Bontang Dukung Transformasi Posyandu Jadi Garda Terdepan Kesehatan Masyarakat

“Tidak perlu besar asal konsisten. Yang terpenting, program bisa berlanjut dari tahun ke tahun dan menyentuh lebih banyak warga,” tuturnya.

Ia pun menyoroti bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu kelompok yang layak diberdayakan melalui program ini, mengingat kontribusinya dalam ekosistem ketenagakerjaan daerah.

Di akhir pernyataannya, Arfian mengajak semua pihak, termasuk dunia usaha, untuk turut terlibat dalam pengembangan UMKM dan wirausaha pemula di Bontang.

“Membangun ekonomi rakyat bukan tugas satu pihak. Butuh kolaborasi, terutama dalam memberikan akses pasar, pelatihan, dan dukungan lanjutan,” pungkasnya.

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba
Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk
DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal
DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota
DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi
DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum
DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah
Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terkait

Senin, 6 Juli 2026 - 10:12 WITA

DPRD Bontang Dorong Pembinaan Berkelanjutan Bagi Mantan Pelaku Narkoba

Senin, 6 Juli 2026 - 09:53 WITA

Bontang Kota Industri, DPRD Dorong Pembangunan Rusun Antisipasi Lonjakan Penduduk

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:43 WITA

DPRD Bontang Nilai Potensi Pajak Kawasan PT Badak LNG Belum Tergarap Maksimal

Minggu, 5 Juli 2026 - 09:36 WITA

DPRD Bontang Dorong Penyesuaian Aturan Garis Sempadan Bangunan Demi Pengembangan Kota

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:44 WITA

DPRD Bontang Targetkan Raperda Lalu Lintas Rampung Dua Bulan, Jadi Dasar Penataan Transportasi

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:40 WITA

DPRD Bontang Minta Status Lahan dan Perizinan Aset Daerah Dibuka Terang, Hindari Celah Hukum

Sabtu, 4 Juli 2026 - 13:05 WITA

DPRD Bontang Tegaskan KMP Bukan Sasaran Pembahasan Raperda Barang Milik Daerah

Jumat, 3 Juli 2026 - 13:31 WITA

Muhammad Sahib: Lemahnya Penegakan Perda Bikin Potensi PAD Bontang Terbuang

Berita Terbaru