Anggota DPRD Kutim Serukan Penyesuaian Jadwal Sekolah Untuk Akses Fasilitas Umum

- Editor

Sabtu, 6 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kutai Timur, Hasna. (ist)

i

Anggota DPRD Kutai Timur, Hasna. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Hasna, mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait jadwal sekolah anak yang dinilai terlalu padat.

Politikus dari Partai Golkar ini menilai bahwa waktu belajar yang panjang menyulitkan siswa untuk mengakses fasilitas umum seperti perpustakaan, fasilitas olahraga, dan taman bermain.

“Anak-anak sekolah menghabiskan sebagian besar hari mereka di sekolah, dari pagi hingga sore. Akibatnya, mereka tidak memiliki cukup waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler atau menggunakan fasilitas umum yang penting untuk perkembangan mereka,” ujar Hasna dalam wawancara dengan media beberapa waktu lalu.

Hasna mengajak pemerintah dan dinas terkait untuk mempertimbangkan penataan ulang jadwal sekolah. Menurutnya, mengurangi jam belajar di sekolah dan memberikan waktu yang cukup untuk kegiatan lain akan memberikan manfaat signifikan bagi siswa dan keluarga mereka.

“Kami perlu melakukan kolaborasi antara lembaga pendidikan dan pemerintah untuk menemukan solusi yang tepat. Dengan penyesuaian jadwal, siswa dapat memanfaatkan waktu mereka untuk berbagai aktivitas yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan mereka,” tambah Hasna.

Baca Juga :  DPRD Kutim Atensi Pemenuhan Sarpras Pendidikan di Wilayah 3T

Sebagai anggota Komisi D DPRD Kutim, Hasna menekankan pentingnya menyeimbangkan jadwal sekolah yang padat dengan akses yang lebih baik terhadap fasilitas umum.

Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup siswa tetapi juga memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

“Tindakan konkret diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Kami berkomitmen untuk terus mencari solusi yang memungkinkan siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, tanpa mengabaikan kebutuhan mereka akan akses ke fasilitas umum,” tutup Hasna. (adv)

Loading

Penulis : NS

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA