Banyak Anak Jadi Korban Kuota Siswa, DPRD Kutim Dorong Penambahan Gedung Baru di Sekolah

- Editor

Rabu, 3 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan Ipui. (ist)

i

Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan Ipui. (ist)

DIKSIKU.com, Kutai Timur – Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan Ipui, mengungkapkan bahwa banyak orang tua mengeluh lantaran anaknya tidak diterima sekolah karena kuota penuh. Polemik ini akan terus berlanjut jika tidak adanya penambahan gedung baru di sekolah-sekolah.

Untuk itu, DPRD Kutim mendorong penambahan gedung baru di sekolah-sekolah agar tidak ada lagi anak yang ditolak sekolah karena alasan kuota tersebut. Hal itupun disarankan Kepala Dinas Pendidikan Kutim saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan orang tua murid.

Baca Juga :  Fraksi Nasdem Apresiasi 2 Raperda Usulan Pemkab Kutim

“Seperti yang disampaikan kepala dinas tadi, solusinya adalah bangun unit atau sekolah baru, karena selagi kita belum membangun sekolah baru, berat bagi kita untuk mengatasi hal semacam ini,” kata Yan di Ruang Kantor DPRD Kutim, Rabu (03/07/2024).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan dibangunnya gedung baru, lanjut dia, maka kebutuhan tenaga pengajar juga akan bertambah. Sebab itu, perlu koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim guna mencari jalan keluar dari persoalan ini.

Baca Juga :  Agus Haris Nilai DLH Kaltim Tidak Transparan Soal Proyek Kawasan Industri Bontang

Yan menegaskan, membangun pendidikan yang layak bagi anak bangsa, merupakan sebuah keharusan guna melahirkan generasi yang terididik, yang sesuai dengan asas undang-undang untuk mencerdaskan anak bangsa.

“Itu merupakan tanggung jawab dasar negara dalam melayani masyarakat, jadi sudah sehaarusnya kita memperjuangkan itu,” ujarnya. (adv)

Loading

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA