DPRD Bontang Soroti Urgensi RPJMD: Jangan Biarkan Pembangunan Tanpa Kompas

- Editor

Senin, 30 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan. (ist)

i

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan. (ist)

DIKSIKU.com, Bontang – Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 kembali jadi perhatian serius DPRD Bontang. Dalam rapat pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait RPJMD yang digelar Senin (30/6/2025),

Wakil Ketua Komisi A DPRD Bontang, Ubayya Bengawan, menekankan bahwa dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi arah pembangunan lima tahun ke depan.

“Jangan sampai kepala daerah melangkah tanpa peta. RPJMD harus jadi pegangan utama,” ujar Ubayya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia mendorong agar pemerintah daerah mencantumkan pasal-pasal yang bersifat mengikat, bukan hanya sebagai dokumen perencanaan administratif semata. Menurutnya, kepastian hukum dalam RPJMD penting agar pembangunan tidak tersesat di tengah arus dinamika politik, apalagi setelah putusan terbaru Mahkamah Konstitusi yang dinilai berpotensi mempengaruhi kesinambungan arah pembangunan daerah pasca pemilu.

Baca Juga :  Mimpi Anak Pesisir Terhalang Rob, DPRD Desak Solusi Nyata dari Pemkot Bontang

DPRD mengingatkan bahwa ketiadaan acuan yang kuat bisa berakibat fatal: pembangunan yang berjalan tanpa arah dan tidak berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, mereka menuntut agar penyusunan RPJMD difokuskan pada substansi yang aplikatif dan sinkron dengan visi kepala daerah.

“Kami tidak ingin dokumen ini hanya jadi tumpukan kertas. RPJMD harus memuat visi, misi, serta langkah-langkah konkrit yang bisa dieksekusi,” tegasnya.

DPRD Bontang juga menyatakan siap bekerja sama erat dengan pemerintah daerah untuk menghasilkan RPJMD yang kredibel dan operasional. Sinergi antara legislatif dan eksekutif, menurut mereka, sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai rencana, efektif, dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Baca Juga :  DPRD Bontang Dukung Pemkot Tolak WFA, ASN Harus Tetap Hadir di Tengah Masyarakat

“Mulai dari arah kebijakan hingga indikator keberhasilan, semuanya harus jelas. RPJMD bukan hanya tanggung jawab teknokrat, tapi menjadi komitmen bersama,” pungkas Ubayya.

Dalam waktu dekat, DPRD akan melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh tahapan penyusunan dokumen ini. Mereka menargetkan agar RPJMD bukan sekadar dokumen normatif, tetapi benar-benar menjadi navigasi yang memandu kepala daerah menuju capaian pembangunan yang terukur. (adv)

Loading

Penulis : Mra

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA