Makassar Menuju Kota Modern, FGD Bappeda Fokus Integrasi RPJMD dan RTRW

- Editor

Kamis, 5 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Asisten III Bidang Administrasi Umum Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, memberikan sambutan. (ist)

i

Asisten III Bidang Administrasi Umum Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, memberikan sambutan. (ist)

DIKSIKU.com, Makassar – Kota Makassar mengintensifkan langkah menuju pembangunan terintegrasi melalui Focus Group Discussion (FGD) tahap II yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Kegiatan ini menyoroti pentingnya harmonisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Kota Makassar, Andi Irwan Bangsawan, dalam sambutannya menegaskan bahwa integrasi dokumen perencanaan strategis daerah adalah langkah kunci untuk memastikan sinergi antara berbagai sektor pembangunan.

“RPJMD dan RTRW bukan hanya dokumen administratif, tetapi peta jalan untuk mewujudkan Kota Makassar sebagai kota modern yang inklusif. Keduanya harus berjalan selaras demi keberlanjutan pembangunan,” kata Irwan, Kamis (5/12/2024).

Ia juga menyoroti peran Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan sebagai pedoman penting dalam tata kelola perkotaan. Aturan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengendalian perkembangan kota, penyediaan infrastruktur, hingga pelayanan publik yang merata.

Dalam kegiatan ini, kolaborasi lintas sektor menjadi fokus utama. Pemerintah, dunia usaha, dan akademisi diajak bersama-sama merancang masa depan Kota Makassar dengan mengintegrasikan perspektif yang beragam.

Baca Juga :  Diskominfo Makassar Dorong Digitalisasi UMKM di Rakor TPAKD

“Pembangunan kota yang berkelanjutan membutuhkan sinergi semua pihak. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tugas bersama,” tegas Irwan.

FGD tahap II ini merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah menghasilkan dokumen strategis yang menyelaraskan semua program pembangunan dengan visi jangka panjang kota.

Melalui kegiatan ini, Bappeda berharap dapat menciptakan blueprint pembangunan yang tanggap terhadap tantangan kota modern, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. (adv)

Penulis : Azran

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA