Pendidikan di Pesisir Bontang Tertinggal, Legislator Heri Keswanto Desak Pemkot Bertindak Nyata

- Editor

Senin, 19 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pulau Gusung Kawasan Pesisir Kota Bontang (Foto : Aldi)

i

Pulau Gusung Kawasan Pesisir Kota Bontang (Foto : Aldi)

DIKSIKU.com, Bontang – Di balik geliat pembangunan Kota Bontang, masih ada realitas sunyi yang luput dari sorotan, yakni anak-anak di pesisir yang hanya bisa bermimpi mengenyam pendidikan lebih dari bangku SD. Masalah ini menjadi perhatian serius Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto.

Dalam forum resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Bontang 2025–2029 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota pada Senin (19/5/2025), Heri dengan tegas menyuarakan ketimpangan tersebut.

“Jangan biarkan pendidikan berhenti di SD hanya karena mereka tinggal di pesisir,” ujarnya lirih namun penuh tekanan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Heri menyoroti kondisi desa-desa seperti Tihi-Tihi dan Selangan, yang menurutnya belum merasakan pemerataan akses pendidikan. Tingginya angka putus sekolah di sana bukan hanya statistik, itu adalah potret nyata keterbatasan.

Baca Juga :  Bukan Cuma Numpang Kerja, Pekerja Luar Diminta Jadi Warga Bontang

Menjawab kondisi itu, Heri mendorong Pemkot Bontang untuk menghadirkan sekolah terbuka atau program setara SMP dan SMA yang lebih fleksibel. Bukan tanpa alasan, ia menyebut faktor geografis sebagai penghalang utama.

“Membawa anak ke sekolah di daratan sulit. Begitu pun menempatkan guru di lokasi terpencil dengan jumlah murid sedikit. Hitungannya tidak seimbang,” jelasnya.

Namun bagi Heri, masalah ini lebih dari sekadar soal logistik. Ia menyoroti dampak sosial yang selama ini seperti dibiarkan, misalnya pernikahan dini bagi remaja perempuan dan terbatasnya peluang masa depan bagi remaja laki-laki yang cenderung langsung turun ke laut.

Baca Juga :  DPRD Bontang Umumkan Fraksi-fraksi Baru, Inilah Struktur Dewan Periode 2024-2029

“Anak perempuan lulus SD langsung dinikahkan. Anak laki-laki jadi nelayan. Di mana pilihan hidup mereka?” kata politisi Gerindra itu dengan nada prihatin.

Menurutnya, Bontang sebagai daerah pesisir tak bisa menerapkan kebijakan pembangunan yang seragam. Harus ada keberpihakan terhadap kondisi unik di wilayah terpencil. Karena di sanalah, kata Heri, negara justru harus paling nyata hadir.

“Anak-anak pesisir juga punya hak untuk bermimpi lebih tinggi. Pemerintah harus pastikan itu bukan sekadar wacana,” tutupnya.(adv)

Loading

Penulis : Aldi

Editor : Idhul Abdullah

Berita Terkait

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema
Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi
Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar
DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok
DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara
Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap
Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari
Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan
Pendidikan di Pesisir Bontang Tertinggal, Legislator Heri Keswanto Desak Pemkot Bertindak Nyata

Berita Terkait

Senin, 11 Mei 2026 - 22:49 WITA

DPRD Bontang Bahas Legalisasi THM, PAD atau Dampak Sosial Jadi Dilema

Senin, 11 Mei 2026 - 18:31 WITA

Serapan Anggaran Damkar Bontang Nyaris 96 Persen, Pansus LKPJ Tetap Minta Evaluasi

Senin, 11 Mei 2026 - 17:33 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Kritik Serapan Anggaran BPBD, Masih Sisakan Belasan Miliar

Senin, 11 Mei 2026 - 17:13 WITA

DPRD Bontang Wanti-Wanti SiLPA Rp50 Miliar, Soroti Dua Pos Anggaran Jadi Biang Kerok

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:48 WITA

Soroti Penyakit OPD, Pansus LKPJ: Jika SILPA Tak Ditekan, Bontang Bisa Tiarap

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:37 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Rapat Maraton di Hari Libur, Bonnie Sukardi: Waktu Tinggal Tiga Hari

Sabtu, 9 Mei 2026 - 22:22 WITA

Pansus LKPJ DPRD Bontang Temukan Kelemahan OPD, Tidak Berani Tolak Anggaran yang Sulit Direalisasikan

Berita Terbaru

Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz

DPRD Bontang

DPRD Bontang Setuju Retribusi Bontang Kuala Dihentikan Sementara

Minggu, 10 Mei 2026 - 22:30 WITA